Sebelum menjadi satu di antara lima orang paling berbahaya dalam sejarah Indonesia, dulunya saya merupakan pemimpin dari Serikat Pengangguran Nasional. Itu adalah salah satu organisasi besar—dan mungkin paling besar—dengan jumlah kader mendekati delapan belas juta jiwa. Benar! Saudara sekalian tidak salah dengar. Delapan-belas-juta-jiwa! Berlipat-lipat lebih besar dari jumlah kader partai politik yang dua puluh biji itu dan semua serikat pekerja se-Indonesia jika digabungkan jadi satu.
Nah, masalahnya adalah kalau saudara tidak mengetahuinya, itu sudah keterlaluan sekali. Kita bisa katakan program cuci otak pemerintah bekerja dengan sangat baik. Atau bisa jadi sejarah telah mengubur kebenaran terlalu dalam.
Semula, saya tidak pernah bercita-cita menjadi anggota serikat apa pun. Saya alergi pada hal-hal yang terorganisir, entah itu pertemuan keluarga, mengantre di kasir, atau parade militer. Namun suatu pagi hujan di bulan Juni yang membosankan, saat sedang duduk santai di kursi plastik Warung Kopi Makmurian, saya ikut mengangguk setuju ketika Pak Darwis menyatakan bahwa kami, sekelompok pengangguran kelas menengah ke bawah dengan kepercayaan diri menengah ke atas, perlu membentuk Serikat Pengangguran Nasional.
Darwis Mustofa, seorang penyair eksistensialis dan bekas satpam toko grosir yang dipecat karena memiliki prasangka rasis ke setiap pembeli berperawakan Tionghoa, tiba-tiba mendapat pencerahan. Ia berdiri di depan kami, menyodorkan manifesto yang ditulis tangan di belakang brosur promo sepeda motor.
“Coba bayangkan, saudara-saudara,” katanya dengan suara yang mencoba terdengar oratoris, “apa yang akan terjadi jika kita menganggur secara terorganisir?”
Sebagai orang termuda di antara mereka, saya yang masih berusia dua puluh tahun tidak bisa membayangkan apa-apa. Saya yakin kata ‘terorganisir’ terlalu jauh bagi pikiran sebagian besar dari kami yang bahkan tidak bisa membayangkan hidup akan jadi apa besok hari. Tapi Pak Darwis melanjutkan, “Coba pikirkan! Buruh punya serikat. Dokter punya asosiasi. Bahkan pencinta kucing pun punya komunitas. Lalu kita, pengangguran? Kosong! Terpinggirkan! Dicibir! Padahal kita ini landasan moral masyarakat!”
Saya lagi-lagi tidak yakin apa maksudnya dengan landasan moral, tapi tetap saja ikut bertepuk tangan penuh semangat sebagai terima kasih kepada Bu Inggit. Ialah yang pertama kali melihat saya berteduh kedinginan di ruko seberang jalan dan melambai-lambaikan tangan sambil menawarkan pisang goreng.
Anehnya, ide Pak Darwis berkembang seperti jamur di tanah basah. Ketika saya kembali ke warung kopi itu keesokan harinya, kami sudah punya struktur organisasi (berbasis urutan siapa yang datang paling pagi), dan tuntutan resmi:
1. Tunjangan untuk pengangguran aktif dan pasif.
2. Libur nasional Hari Pengangguran Bahagia.
3. Kupon kopi gratis mingguan.
4. Perlindungan hukum atas “hak untuk malas”.
Kami mencetak pamflet dengan mesin fotokopi bekas milik Pak Hasan, mantan guru komputer yang langsung ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Departemen Reproduksi Propaganda. Pamflet kami ditempelkan di tempat-tempat strategis seperti tiang listrik, kap mobil yang terparkir, bahkan pintu WC umum (di bagian dalam, tentu saja, agar pembaca punya waktu reflektif yang cukup).
Setiap pagi, saya akan duduk di boncengan Honda Karisma Pak Hasan, yang memakai kacamata hitam dan masker sepanjang hari, dan disuruh turun sendirian untuk berjalan kaki menyebarkan pamflet dari sekitar terminal bus, lalu berlanjut ke halaman sebuah kantor kecamatan. Pernah sekali saya ditegur seorang pegawai berseragam cokelat muda yang berkata bahwa menempelkan pamflet tanpa izin adalah pelanggaran Perda Nomor entah-berapa. Saya menjawab, bahwa pamflet ini bukan untuk menimbulkan keributan, melainkan untuk ‘memberdayakan kelas sosial yang terabaikan’. Ia memandang saya lama, melirik kiri dan kanan, kemudian dengan suara pelan bertanya apakah saya punya satu eksemplar untuk dibawa pulang. Rupanya adiknya di rumah sudah dua tahun menganggur.
Dari situlah keanehan-keanehan mulai bergulir. Seorang tukang parkir menukar lima lembar pamflet dengan satu knalpot racing, yang didapatnya entah dari mana. Seorang mahasiswa tingkat akhir meminjam sepuluh lembar untuk dibagikan di kampus, lalu kembali tiga hari kemudian mengaku sudah diangkat menjadi Koordinator Wilayah Serikat tanpa sepengetahuan kami. Bahkan seorang ibu-ibu penjual kue minta satu pamflet untuk hiasan etalase, katanya, agar pembeli tahu ia mendukung gerakan rakyat.
Seminggu kemudian, jumlah anggota melonjak jadi ribuan. Saya mulai menerima email dan telepon dari kota-kota lain, sebagian menanyakan cara mendirikan cabang, sebagian lagi mengirimkan daftar tuntutan tambahan yang berkisar dari subsidi es teh di warung-warung hingga pembebasan pajak rokok lintingan. Dalam rapat mingguan, Pak Darwis dengan khidmat membacakan semua usulan itu, sambil menyesap kopi dan mengoreksi diksi setiap poin seperti sedang menyunting puisi.
Tak perlu waktu lama, media massa akhirnya mencium keberadaan kami. Sebuah koran harian memuat berita berjudul Pengangguran Indonesia Bersatu, Pemerintah Gelisah. Foto yang ditampilkan—tak pernah kami tahu siapa yang memotretnya—memperlihatkan rapat pertama kami di Warung Kopi Makmurian pagi itu. Saya berada di sana, planga-plongo ke kamera dengan mulut terbuka. Wajah seorang lulusan baru universitas, kelelahan mengantarkan lamaran kerja, dan berakhir di antara manusia-manusia paruh baya yang menganggap duduk-duduk sebagai pekerjaan penuh waktu.
Setelah berita itu, orang-orang mulai berdatangan, bukan hanya untuk ngopi atau makan pisang goreng Bu Inggit, tapi untuk mendaftar. Ada Heru, mantan sopir bus malam yang kehilangan pekerjaan karena rute trayeknya dihapus, datang membawa formulir keanggotaan serikat. Ada pula Salsa, juru masak restoran cepat saji yang bubar karena covid, menyerahkan spatulanya sambil bersumpah akan mengabdikan keahlian menggorengnya demi perjuangan ini.
Anggota kami melonjak seperti harga cabe menjelang Lebaran. Sejuta. Dua juta. Lima juta. Sampai-sampai saya mulai panik, bukan karena takut ditangkap, tetapi karena baru sadar betapa banyaknya orang menganggur di negeri ini. Menurut hitungan ngawur saya, jumlah kami sudah mendekati setengah dari sembilan belas juta lapangan kerja yang pernah dijanjikan dalam debat presiden beberapa tahun sebelumnya. Hanya saja, kami sama sekali tidak dipersiapkan untuk mengisi pos lapangan kerja, bukan juga kami sebagai komponen cadangan dalam pasar kapitalis. Kami adalah lubang menganga yang siap menelan semua orang ke dalam kekacauan tanpa akhir.
Dari posisi ini, saya bisa melihat dengan jelas potensi dan daya tawar politik yang tak begitu disadari oleh Pak Darwis, Bu Inggit, Pak Hasan, atau semua orang tua di serikat. Namun, tepat ketika saya hendak mengajukan ide, pemerintah muncul.
Aparat kepolisian datang ke Warung Kopi Makmurian, membawa surat pembubaran yang dicetak rapi di kertas berlogo negara. Alasannya tertulis jelas: Mengganggu Stabilitas Ketenagakerjaan Nasional. Saya menyeletuk, mengatakan itu terdengar lucu, mengingat kami sama sekali tidak punya pekerjaan untuk diganggu. Tapi seorang polisi memukul tengkukku, menyuruhku diam. Mereka lalu meminta kami menandatangani pernyataan bahwa Serikat hanyalah komunitas hobi, setara dengan klub catur RT atau grup arisan. Pak Darwis menolak mentah-mentah. Ia dibawa pergi, tapi masih sempat berteriak, “Kalian paling hebat untuk urusan menghancurkan rakyat!” sebelum menghilang di balik pintu mobil polisi.
Kekosongan kekuasaan selama empat hari membuat Bu Inggit mengambil alih Serikat setelah Pak Hasan yang ketakutan berhenti hadir di rapat. Saya diberi tugas tambahan untuk merapikan database kader, pekerjaan yang awalnya terdengar mulia, tetapi dalam praktiknya berarti memilah tumpukan kertas lusuh, secarik catatan di belakang bungkus rokok, dan pesan-pesan WhatsApp yang dikirim tengah malam berisi nama, nomor telepon, dan motivasi untuk bergabung dengan serikat.
Bagi pemerintah, masalah ini mungkin telah berhasil diselesaikan. Kami bubar di atas kertas, tapi tidak di dalam kepala. Dalam seminggu, obrolan di warung kopi beraih ke jaringan komunikasi internet. Pamflet tak lagi ditempel di tiang listrik, melainkan dikirim lewat pesan singkat, grup chat, dan catatan kecil yang diselipkan di kotak rokok. Kami mulai merekrut diam-diam, mulai dari mahasiswa yang bosan magang tanpa gaji, mantan buruh pabrik yang pindah ke desa karena pabriknya tutup, sampai pegawai kontrak yang sudah lima kali memperpanjang kontrak tanpa pernah diangkat sebagai karyawan tetap.
Jumlah anggota tumbuh kembali, kali ini tak terdeteksi radar pemerintah. Sementara itu, dunia luar mulai bersuara. Media asing seperti BBC menulis headline The World’s Largest Unemployed Union dan media lain memilih judul Jobless in Paradise. Investor mulai ragu menanam modal. Para analis ekonomi membuat teori aneh-aneh, di antaranya Slovan Zicek, ekonom kiri dari Harvard University yang mengatakan, jika pengangguran terorganisir secara konsisten, maka kami bisa menguasai wacana publik, mengacaukan rantai konsumsi, bahkan mengubah tren mode. Yang terakhir ini mulai terlihat benar, dilihat dari sendal jepit dan hoodie seken Korea yang ngetren di kalangan mahasiswa dan pengangguran sebagai simbol We are The 99%.
Pemerintah pun mengubah strategi, pendekatan lunak dilakukan. Mereka mengucurkan beasiswa kursus singkat, lowongan kerja kilat. Bu MulMul dari Kementerian Keuangan telah mempertimbangkan untuk menaikkan anggaran Program Prakerja jadi seratus persen dan membentuk Program Jaminan Kenyamanan Hidup yang disodorkan khusus untuk pengurus inti. Pak Darwis, yang mengalami syok berat selepas diintimidasi polisi akhirnya luluh, yang segera diikuti oleh yang lainnya. Para pengurus inti, termasuk Bu Inggit dan Pak Hasan (yang muncul kembali), bersedia menerima tawaran kerja dari pemerintah. Ada yang jadi pegawai baru kelurahan di usia enam puluh lima, ada yang mengelola perpustakaan desa meski tak bisa membaca, ada pula yang entah bagaimana mendapat jabatan staf ahli menteri.
Saya? Sudah terlambat untuk mundur. Enam bulan berlalu sejak pagi hujan di bulan Juni itu dan kepala saya sudah penuh dengan ideologi, seperti kutu rambut, sulit dibersihkan tanpa mencukur habis kepala. Saya menjadi satu-satunya yang tersisa untuk melanjutkan perjuangan. Bersama kader-kader muda yang lebih paham internet daripada cara merancang makar di balik brosur sepeda motor, kami merencanakan Kongres Nasional Pertama Serikat Pengangguran. Tak digelar di gedung, melainkan di layar ponsel.
Petisi dukungan beredar cepat. Delapan belas juta tanda tangan. Hampir tujuh persen dari seluruh warga Indonesia. Angka yang cukup untuk memenangkan kursi presiden di negeri yang demokratis ini. Dan seperti biasa, angka itulah yang membuat pemerintah panik. Mereka kembali memilih cara lama. Langkah represif. Server diblokir, akun-akun dibekukan, dan aparat membubarkan setiap titik kumpul fisik yang mereka temukan. Puncaknya, foto wajah saya mulai ditampilkan di berita televisi dan digambarkan sebagai biang kerok investor menarik uangnya dari dalam negeri.
Saya terpaksa kabur. Namun, tidak seperti di film aksi, pelarian saya hanya melibatkan ojek online, bus antarkota, dan rumah-rumah kosong milik saudara jauh. Saya hidup di pinggiran, berpindah-pindah, kadang di kota kecil, kadang di desa yang bahkan tak terekam di google maps. Namun nama saya, entah bagaimana, tetap bertahan di bisik-bisik orang.
Demikianlah…
Kini, di usia saya yang jauh lebih tua dari yang pernah saya bayangkan, saya bisa mengaku tanpa rasa malu bahwa saya hanyalah salah satu dari banyak orang atau kelompok yang pernah dianggap berbahaya di republik ini. Saya tidak sendirian. Ada Tan Malaka yang diburu sampai mati, tiga juta simpatisan PKI yang dibabat habis, FPI yang dibubarkan dengan Perppu, dan GAM yang dipaksa menukar cita-cita kemerdekaan dengan perjanjian damai. Mereka semua, suka atau tidak, adalah keluarga besar saya. Bukan karena kami pernah duduk satu meja atau seideologi, tapi karena kami sama-sama pernah membuat kekuasaan berkeringat dingin.
Pemerintah mungkin akan berusaha menghapus ingatan tentang Serikat Pengangguran Nasional. Buku pelajaran akan terus menulis hal bodoh yang tidak berguna. Arsip berita akan hilang. Tapi di warung kopi, di kursi plastik, di antara asap rokok kretek murahan, kisah itu akan terus diceritakan. Tentang hari-hari ketika kami, para pengangguran, menjadi organisasi paling menakutkan seantero negeri.
*****
Editor: Moch Aldy MA
