Stop Glorifikasi Kerja Nyata ala LinkedIn!

Raisa Rahima

3 min read

Saya sangat kesal dengan mahasiswa yang selalu berpendapat perihal tidak pentingnya IPK tinggi di dunia kerja. Bagi mereka, IPK tinggi tidaklah begitu penting karena yang terpenting adalah memperbanyak portofolio pengalaman kerja “nyata”. 

Anak ambis kuliah memang akan kesusahan mendapatkan pekerjaan karena mereka jarang keluar kampus dan beraktivitas selain “kuliah” dan “belajar”. Yap, mitos “HR hanya akan melihat portofolio” memang benar adanya. Namun, anak ambis kerja nyata melakukan kesalahan besar dengan meninggalkan IPK tinggi atau bahkan, amit-amit, perkuliahannya hanya untuk kerja nyata akal-akalan. Mendapatkan nilai A di mata kuliah Metodologi Penelitian jugalah kerja keras dan pengalaman yang bernilai!

Mendengarkan kubu portofolio penyembah followers LinkedIn hanya akan melanggengkan kerugian. Bagaimana tidak merugikan, mereka membikin mitos seperti (1) akademisi (yang berakar dari anak ambis) bukanlah pekerja “nyata”; (2) lulusan rumpun Soshum yang kebanyakan menjadi dosen atau penulis tidak bekerja secara “nyata” (underperform); (3) yang bisa dikatakan kerja nyata hanyalah kerja ala industrial-korporat; dan (4) ambis belajar tidak menghasilkan duit.

Baca juga:

Saya akan rombak keempat mitos ini dengan berargumen bahwa artikulasi masyarakat Indonesia akan “kerja” sangatlah misleading atau keliru. Masyarakat Indonesia menganggap kerja “nyata” adalah kerja korporat semi industrial yang bersertifikat dan diakui perusahaan. Mereka merasa fungsi kerja adalah untuk mendapatkan gelar dan identitas sebagai “pekerja”. Tak jarang kita bertemu teman yang bangga disebut “budak korporat” walaupun dia tidak digaji.

Keliru Memaknai Kerja

Definisi “kerja” secara sederhana adalah upaya memaksimalkan nilai diri kita dan mendapatkan bayaran sepadan atas nilai yang kita miliki. Dari pendefinisian yang tidak berlaku di Indonesia ini, bisa terlihat bagaimana calon-calon akademisi Indonesia tidak dianggap kerja hanya karena mereka tidak melakukan kerja di luar kampus sehingga mendapat gelar “pekerja”.

Padahal, dengan mendapatkan IPK yang tinggi, anak ambis telah memupuk nilai diri mereka untuk dibayar sepadan. Dengan mengerjakan tugas esai dengan penulisan yang rapi, mereka telah memupuk nilai berupa pengalaman riset yang layak didanai. “Tetapi mereka tetap tidak bisa masuk kerja karena tidak ada portofolionya!” Nah, di sini letak argumentasi kedua saya selain kekeliruan artikulasi masyarakat Indonesia tentang kerja.

Menurut saya, perusahaan-perusahaan juga keliru dalam menilai pengalaman dan performance kerja. Mereka memandang pengalaman dan performance kerja adalah apa yang diakui perusahaan tertentu. Padahal, mendapat nilai A di kelas Metodologi Penelitian sudahlah merupakan suatu performance alias pengalaman alias pekerjaan yang bernilai.

Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang patut disalahkan atas kekeliruan ini? Kita bisa menyalahkan subjek seperti Linkedin, budaya workaholic, dan neoliberalisme. Ketiga subjek tersebut berkaitan satu sama lain dan akan saya sebut sebagai trio setan.

Trio Setan

Anak ambis yang kesusahan mendapat kerja, akademisi yang dibedakan dari pekerja (buruh) lainnya, sampai budaya workaholic yang toksik di Indonesia ini jadi mengemuka di Indonesia semenjak ramai penggunaan LinkedIn. Kita tak lagi bisa mengabaikan bahaya laten media sosial bagi kebudayaan. Lihat saja bagaimana TikTok telah menghasilkan budaya masyarakat yang cenderung blo’on. LinkedIn pun tak terkecuali, biarpun jenis ke-blo’on-annya lain.

Kita boleh merasa memiliki free will atau kehendak bebas atas penggunaan media sosial. Akan tetapi, dalam ilmu komunikasi dan filsafat komunikasi, penelitian empiris maupun non empiris telah banyak dilakukan untuk menjustifikasi bagaimana media sosial memengaruhi masyarakat secara kultural maupun historis.

Pada penelitian non empiris yang pernah saya lakukan dalam Psikopolitik dan Gema Neoliberalisme di Media Sosial (2023), masyarakat digital telah tereduksi oleh media sosial menjadi objek penambah profit, alih-alih subjek komunikasi. Masyarakat X, misalnya, melakukan fafifu online untuk hasil yang nihil karena mereka hanya akan membuat subjek lain mendaftar X dan menyejahterakan Elon Musk. X menghasilkan budaya orang-orang kritis, tetapi yang diuntungkan tetap pemilik modal.

LinkedIn membuahkan budaya orang-orang workaholic, atau setidaknya terlihat workaholic. Hal ini terjadi karena desain LinkedIn menuntut pengguna supaya berlomba-lomba mempercantik portofolio mereka sehingga mendapatkan followers banyak. Mereka mungkin bekerja untuk memaksimalkan nilai diri, tetapi pekerjaan itu tidak untuk dibayar sepadan. 

Berbagai cara akan pengguna LinkedIn tempuh untuk menambah pengalaman kerja mereka di akun LinkedIn. Hal ini termasuk mengikuti magang tak berbayar atau unpaid internship. Dari aktivitas algoritmis ini, terciptalah budaya masyarakat yang suka bekerja (workaholic) secara tak langsung. Ironisnya, mereka bekerja  hanya untuk menguntungkan pemilik modal, bukan diri sendiri. Mereka tidak dibayar sepadan seperti definisi kerja yang sesungguhnya.   Mengapa kita harus mati-matian mencari pengalaman tak berbayar ketika berkuliah adalah proses menambah nilai diri dan pengalaman itu sendiri?

Baca juga:

Pada hakikatnya, budaya workaholic tidak baik bagi negara berkembang. Indonesia tidak akan berkembang dengan pemodal yang makin kaya dan pekerja yang makin miskin. Budaya workaholic harus diubah menjadi budaya progresif, yakni budaya ketika kita sadar akan adanya sistem yang terus-terusan membodohi kita.

Namun, tentu kita tidak bisa menjadi progresif secepat yang dibayangkan anak-anak X. Mengapa? Sebab, Indonesia dijajah neoliberalisme. Mitos “kerja, kerja, kerja” Jokowi kini bermutasi menjadi mitos “kerjalah supaya hidup enak”. Padahal, kita tidak harus melakukan budaya workaholic untuk hidup enak. Budaya workaholic bukanlah budaya yang seharusnya dijalani. Ia adalah biang penyakit. Budaya kerja yang dibayar sepadanlah yang harus kita hidupi.

Dalam berbagai kasus, potensi kita dibatasi oleh lapangan kerja yang ada. Seseorang tidak bisa bekerja hanya dengan bermodalkan pendidikan S1 atau bahkan S2. Lagi-lagi, ini salah trio setan.

Seharusnya, S2 sudah merupakan pengalaman kerja paling dahsyat, melampaui pengalaman kerja budak korporat di LinkedIn. Hal ini bisa benar asalkan pasar tidak dikontrol pemodal, tetapi dikontrol masyarakat sebagai pekerja. Indonesia akan begini-begini saja kalau pemodal mengontrol artikulasi masyarakat akan kerja nyata melalui kontrol pasar. 

Maka dari itu, pekerja harus memikirkan cara supaya pemodal tidak mengontrol pasar. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dengan stop meromantisasi kerja “nyata” ala LinkedIn dan mulai mempercayai bahwa mendapat nilai A untuk Metodologi Penelitian adalah PENGALAMAN.

Baca juga:

Mahasiswa juga harus sadar bahwa mereka juga pekerja. Kita tidak belajar karena kita menikmati belajar atau sange terhadap pelajaran tertentu. Kita belajar untuk menafkahi diri. 

Siapa yang bilang belajar itu susah? Biarpun tidak susah, ini bukan berarti profesi mahasiswa terbatas pada profesi akademisi. Kampus itu luas; di sana kita belajar apa pun dalam wadah yang beragam. Kita harus kreatif memaksimalkan nilai diri dari apa yang sudah diberikan kampus kepada kita.

Kampus tidak perlu mencari sumber lain untuk memaksimalkan potensi kita. Kampus tidak perlu membebani kita tanggung jawab atas apa yang telah kita berikan kepada kampus. Kampus jugalah pencetak portofolio. Upaya ekstrakampus yang memberi kita kesempatan menggali nilai lebih hanyalah omong kosong dan akal-akalan trio setan.

 

Editor: Emma Amelia

Raisa Rahima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dapatkan tulisan-tulisan menarik setiap saat dengan berlangganan melalalui email