Pemimpin itu Harus Pintar Omon-omon!

Puzairi

2 min read

Saya mulai muak dengan narasi politis yang muncul dalam beberapa minggu belakangan, tepatnya setelah debat ketiga capres dan cawapres beberapa waktu lalu. Narasi yang saya maksud adalah upaya mendiskreditkan seseorang yang punya kemampuan lebih dalam berbicara, kemampuan ini sering kali dibenturkan dengan kapasitas kerja praktisnya.

Dalam narasi tersebut, orang yang pintar berbicara diasosiasikan dengan tidak bisa bekerja, orang yang pandai berteori pasti tidak pandai bertindak. Ini jelas adalah bentuk kesesatan berpikir yang sangat fatal dan perlu untuk kita lawan.

Sebenarnya, narasi ini sudah cukup lama muncul seiring dengan kontestasi politik menjelang Pilpres 2024, di mana stempel pintar retorika sudah disematkan kepada salah satu capres karena kecakapannya dalam berdialog dan menyusun argumen. Narasi ini mendapat momentum saat debat capres dan cawapres ketiga, ketika salah satu capres mengeluarkan jurus “jangan cuma omon-omon” di sela sesi debat. Kemudian, narasi ini sepertinya terus menerus didaur ulang dan dilestarikan oleh simpatisan capres tersebut untuk membentuk image bahwa capres lainnya tidak bisa bekerja.

Baca juga:

Narasi ini Berbahaya!

Saya pernah menulis tentang pola pikir yang masih membudaya dalam artikel “Mengulik Kembali Debat Teori versus Praktik”. Dalam artikel tersebut, saya menolak tegas pandangan opposisi biner antara teori dengan praktik yang sambil lalu mendiskreditkan salah satunya.

Konsisten dengan pandangan tersebut, narasi yang membawa agenda dikotomisasi antara “pintar ngomong” dan “bisa kerja” ini menurut saya sangat berbahaya untuk pendidikan politik masyarakat kita.

Narasi ini jelas membahayakan banyak hal, mulai dari sektor kehidupan di level mikro hingga makro. Orang-orang yang sudah bekerja, memiliki karya, dan memperoleh prestasi akan mudah tersisihkan semua pencapaiannya hanya karena dianggap “pintar ngomong”. Selain itu, upaya mendiskreditkan kemampuan berbicara ini jelas akan menghambat semangat deliberasi dalam sistem politik kita.

Berbicara dan Bekerja Tak Bisa Dipisahkan

Berbicara dan bekerja adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan, keduanya berhubungan secara dialektis dan saling memengaruhi satu sama lain. Untuk mencapai pemahaman ini, sepertinya kita perlu mengurai konsep “pintar ngomong” ini dulu.

Orang pintar ngomong biasanya terbagi menjadi dua; ada yang pintar ngomong tapi isi omongannya kosong, ada juga orang yang pintar ngomong yang omongannya berisi dan mampu mengurai dasar permasalahan.

Orang yang pintar ngomong dan mampu mengurai problem dasar persoalan inilah yang kemampuan kerjanya tidak bisa dikesampingkan, sebab mengurai persoalan itu bukanlah hal mudah, perlu ada pembacaan dan wawasan yang luas mengenai suatu permasalahan, tak jarang ini berangkat dari pengalaman-pengalaman lewat tindakan langsung.

Di titik inilah kecakapan dalam berbicara tidak bisa dilepaskan dengan kemampuan bekerja, sebab kemampuan seseorang dalam mengurai prinsip dasar suatu permasalahan berhubungan erat dengan pengalamannya di lapangan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam kerja langsung biasanya hanya memiliki pemahaman dangkal, sehingga argumen dan omongannya pun akan terkesan tak berisi.

Di sisi lain, kecakapan berbicara juga akan berdampak pada kemampuan bekerja, terutama bidang pekerjaan di level manajerial, presiden misalnya. Kita semua tahu, semakin tinggi jabatan, wilayah kerjanya juga akan semakin kompleks. Wilayah kerja presiden bukan lagi di persoalan teknis, melainkan persoalan konsep dan gagasan, dan di sinilah kecakapan berbicara dibutuhkan.

Baca juga:

Presiden harus mampu menyampaikan ide dan gagasan kepada bawahan, unit-unit terkecil struktur kenegaraan, hingga masyarakat. Tujuannya jelas, agar semua pihak bisa menerima gagasan dan visi pembangunan yang hendak dicapai oleh seorang kepala negara. Oleh karena itu, kecakapan argumentasi dalam mengurai dan menyampaikan gagasan sangat dibutuhkan agar pemerintah dengan masyarakat bisa satu pandangan.

Pemimpin Harus Pintar Ngomong

Sejarah panjang kolonialisme di Indonesia sepertinya telah membawa masyarakat kita pada paradigma kerja, kerja, dan kerja. Dan karena itu, ide dan gagasan sepertinya menjadi barang asing bagi sebagian masyarakat.

Dalam memilih pemimpin pun demikian, banyak masyarakat yang masih asing dengan politik gagasan berbasis meritoktasi sehingga calon pemimpin yang mengenalkan konsep ini sangat rentan dianggap sebagai “omon-omon” doang.

Padahal, seperti yang sudah saya tegaskan sebelumnya, wilayah kerja seorang pemimpin bukan lagi di persoalan teknis, seperti membuat aturan tingkat kota atau memperbaiki gorong-gorong. Melampaui itu, wilayah kerja seorang pemimpin sudah seharusnya di ranah ide dan gagasan.

Ide dan gagasan ini akan bekerja maksimal di bawah kemampuan argumentasi yang baik. Pemimpin memiliki kewajiban untuk menyampaikan gagasannya secara struktur agar unit-unit terkecil dalam pemerintahan mampu memahami visi kepemimpinannya.

Selain itu, kecakapan berbicara ini diperlukan dalam upaya menghidupkan sistem demokrasi deliberatif, di mana demokrasi jenis ini sangat menekankan intervensi masyarakat secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Deliberasi demokrasi hanya bisa terwujud dengan menghacurkan sekat-sekat dan tembok besar komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin yang memiliki kecakapan berbicara jelas memiliki nilai tambah untuk mewujudkannya.

 

Editor: Prihandini N

Puzairi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dapatkan tulisan-tulisan menarik setiap saat dengan berlangganan melalalui email