Demokrasi selalu menjadi tawaran yang dijanjikan negara setiap musim pemilu tiba. Momentum inilah yang yang diharapkan dapat mengakomodir suara-suara akar rumput. Terlebih Indonesia merupakan negara yang multikultural dan membutuhkan perekat.
Sebagai negara yang menjadikan demokrasi pandangan politiknya, tentu suara akan berada di tangan rakyat, bukan negara ataupun penguasa. Seperti hakikat demokrasi menurut Abraham Lincoln yang sering kita kutip semenjak sekolah menengah: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun kita perlu memahami hakikat demokrasi sebelum melangkah lebih jauh. Pada dasarnya demokrasi tidak melulu soal pemerintahan, pemilu, dan pesta lima tahunan. Demokrasi merupakan pengakuan secara sadar akan kesetaraan sosial dan kebebasan yang bertanggung jawab. Maka dari itu, demokrasi harus merasuk dalam setiap lini kehidupan sosial masyarakat tanpa terkecuali.
Baca juga:
Manusia dan Masyarakat
Ketika menyebut masyarakat, sebenarnya siapakah yang kita maksud? Apakah kita menjadi bagian di dalamnya atau hanya menganggap mereka sebagai objek?
Kita sering kali terjebak mengikuti jalan pikir orientalis yang memisahkan diri dari masyarakat. Masyarakat dijadikan sebagai objek penelitian dan kajian semata. Padahal sejatinya kita merupakan insan yang tidak terpisahkan dari tatanan sosial masyarakat. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan selalu berpengaruh dan mendapatkan pengaruh dalam tatanan sosial masyarakat.
Masyarakat Indonesia bukanlah satuan individu yang seragam. Yang menyatukan mereka adalah keragaman latar belakang suku, ras, dan agama. Pada momen-momen tertentu keberagaman menciptakan keunikan dan keindahan toleransi. Namun, sering kali perbedaan melahirkan gesekan yang tidak terelakkan. Perbedaan pendapat, pilihan, dan kebijakan selalu melahirkan percikan yang perlahan tapi pasti dapat memanas. Sialnya banyak pihak yang memanfaatkan hal ini dengan menggorengnya habis-habisan. Alhasil gesekan inilah yang menciptakan berbagai friksi dalam tubuh negara.
Masih lekat di ingatan kita bahwasanya gesekan masyarakat sempat digoreng habis-habisan sehingga menghasilkan politik identitas selama kurun 2016-2019. Masalah yang ditimbulkan peristiwa politik tersebut tidak berhenti sampai di situ. Masalah turunannya sampai kini masih mengakar di masyarakat dan terus membesar di akar rumput. Mulai dari pergeseran tatanan sosial masyarakat, cara berkomunikasi, dan ruang bersuara yang semakin sensitif. Sebut saja liatnya UU ITE dan merebaknya buzzer di dunia maya. Sialnya inilah yang merampas kembali kebebasan kita dalam bersuara.
Yang bising dan Nyaring di Telinga
25 tahun setelah peristiwa 21 Mei 1998, nyatanya cita-cita reformasi belum benar-benar terlaksana. Demokrasi masih menjadi harapan yang tak kunjung mapan. Praktik main hakim sendiri, rasisme, diskriminasi, dan represi terhadap minoritas nyatanya masih ada. Begitu juga dengan kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat yang dibatasi oleh pasal-pasal karet.
Jika demikian yang terjadi, apa bedanya hari ini dibanding masa Orde Baru, ketika setiap mulut dibuka, di situ moncong senjata siap menyapa? Sensor Menteri Penerangan telah berevolusi dengan gunjingan dan persekusi di dunia maya. Dan perbedaan akan selalu ditebal-tebalkan dengan pupur primordial, walaupun setiap kejahatan akan selalu dicegah dengan instrumen hukum dan keamanan. Semua instrumen dikerahkan untuk menangkal gesekan yang mengarah pada kekerasan, sehingga dapat tercapai stabilitas meskipun dengan menebar ketakutan.
Untuk mengurangi risiko konflik yang terjadi berkali-kali, pemerintah menyiapkan rencana-rencana untuk menanganinya. Mulai dari rekonsiliasi atas berbagai konflik yang terjadi hingga usaha untuk merangkulkan antarumat beragama. Namun, usaha tersebut belum sepenuhnya membentuk stabilitas yang damai.
Baca juga:
Di Beranda Masa Depan Negara
Ketakutan terbesar atas gesekan masyarakat dan pelaksanaan demokrasi yang gontai adalah skeptisme anak muda terhadap politik dan pemerintahan. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) nasional untuk Pemilu 2024 adalah sebesar 204.807.222 jiwa. Dari jumlah itu, 52% di antaranya merupakan pemilih muda. Sayangnya, bayang-bayang golput menghantui Pemilu 2024 melihat minimnya minat anak muda dalam pesta demokrasi. Sikap apatis terhadap kontestasi elektoral ini merupakan buntut dari berbagai kebijakan yang dirasa tidak adil dan beradab. Terlebih akhir-akhir ini santer terdengar rekayasa hukum untuk memenuhi kepentingan tertentu.
Kesadaran terhadap demokrasi menjadi urgensi yang perlu dicarikan jalan keluar untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan demokrasi dalam berbagai lini mesti dikawal dengan baik tanpa terkecuali.
Pada mulanya demokrasi lahir dan tumbuh dari dapur dan ruang keluarga, mestinya semua pendapat dapat didengar sebagai pertimbangan. Pilihan dan masa depan negara berada di tangan pemilih semua, sehingga bijak memilih pemimpin merupakan tanggung jawab bersama.
Editor: Prihandini N
3 Replies to “Pemilu 2024 dan Semakin Berjaraknya Kita dari Demokrasi”