Bagian Bangsa Indonesia

Pak Jokowi, Sudah Sampai Mana Kedaulatan Pangan?

Angga Hermanda

4 min read

Pada Rapat Kerja Nasional IV PDIP akhir September lalu, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya visi taktis dalam hal kedaulatan pangan untuk membangun bangsa. Padahal, pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi seolah menurunkan target kebijakan pangan dari yang sebelumnya kedaulatan pangan menjadi sekadar ketahanan pangan. Hal ini bisa ditinjau dalam Visi Indonesia Maju dan RPJMN 2020-2024. Tak ada satu pun kata “kedaulatan pangan” dalam kedua dokumen. Oleh karena itu, pidato Presiden tentang visi taktis kedaulatan pangan tersebut bagai menepuk air terpercik muka sendiri. Pelaksanaan kedaulatan pangan pada periode kedua pemerintahan Jokowi justru tereduksi.

Ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan yang termaktub dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sesungguhnya bukanlah konsep yang gradual. Perbedaan mendasar yang perlu diperhatikan antara lain berkaitan dengan sumber dan akses pangan. Secara sederhana, ketahanan pangan hanya memastikan pangan tersedia di meja makan tanpa mempedulikan pangan berasal dari dalam atau luar negeri. Ketahanan pangan juga tak menjamin rakyat banyak bisa mengaksesnya.

Baca juga:

Sementara itu, kedaulatan pangan menghendaki secara komprehensif ketersediaan pangan, yakni pangan yang ada di meja makan harus berasal dari keluarga petani dalam negeri dan seluruh rakyat mesti mampu mengakses pangan. Adapun kemandirian pangan merupakan konsep yang berada di tengah-tengah antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan.

Pada perjalanannya kebijakan pangan, Presiden Jokowi menggarisbawahi tiga hal: pangan yang cukup untuk rakyat, menurunkan angka kemiskinan, dan menyejahterakan petani. Sebagai upaya untuk mewujudkan itu, pada periode pertama Presiden mengandalkan program Upaya Khusus Padi, Jagung, Kedelai (Upsus Pajale). Akan tetapi, keberhasilan program ini menuai perdebatan karena ketiga jenis tanaman masih mewarnai angka impor setiap tahun. Hal ini ditengarai oleh keterbatasan area tanam, sebab tanah pertanian yang digunakan untuk menanam Pajale berada di lokasi yang bisa dikatakan sama, hanya dibedakan dari musim tanam.

Meskipun demikian, Pemerintah mengklaim telah berhasil meningkatkan produksi pangan, khususnya padi. Capaian itu ditandai dengan penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) kepada pemerintah atas keberhasilan mencapai swasembada beras pada periode tahun 2019-2021.

Jika begitu, apa arti sesungguhnya dari swasembada? Beradasarkan ketetapan Organisasi Pertanian dan Pangan (FAO) tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksi dalam negeri mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Oleh karena itu, swasembada tidak serta merta menjadikan Indonesia terbebas dari impor beras pada rentang tahun 2019-2021. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 Indonesia masih mengimpor beras sebesar 407 ribu ton. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 dengan besaran sekitar 356 ribu ton.

Upaya perbaikan coba dilakukan Jokowi pada periode kedua pemerintahnnya. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), terdapat 11 jenis pangan yang menjadi fokus pemerintah. Kesebelas jenis pangan tersebut antara lain beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, cabai, minyak goreng, dan ikan.

Tak berlangsung lama setelah ditetapkan, Perpres CPP mendapatkan tantangan. Cadangan pangan seperti beras terpaksa harus didatangkan dari pelabuhan. Pemerintah menargetkan impor beras sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 2 juta ton. Menurut BPS, pada rentang Januari-Juli 2023, pemerintah telah mengimpor sebanyak 1,17 juta ton beras dengan nilai sekitar Rp9,6 triliun.

Namun, keputusan impor tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional per 18 Oktober 2023, rata-rata harga beras medium secara nasional sudah menyentuh Rp13.210 per kg. Angka ini jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 sebesar Rp10.900 per kg. Kondisi itu membuat pemerintah kelimpungan. Bahkan opsi impor beras tahun 2024 mendatang sudah mulai diwacanakan di tengah kunjungan Presiden ke China pada Oktober 2023 lalu.

Menyelami Kenyataan

Dalam dimensi pengurangan kemiskinan, meskipun pemerintah untuk pertama kali berhasil menekan persentase kemiskinan ke angka satu digit di kisaran 9%, kebijakan pangan pemerintah belum mampu mengeluarkan perdesaan sebagai kawasan yang didominasi masyarakat miski. Padahal perdesaan ditinggali oleh sebagian besar produsen pangan. Tak pelak situasi demikian boleh jadi menjadi batu sandungan dalam mencapai target kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada tahun 2024.

Kemiskinan amat erat dengan kelaparan. SOFI (The State of Food Security and Nutrition in the World) mencatat pada tahun 2023 kelaparan penduduk dunia mencapai 691-783 juta jiwa atau 9,2% dari penduduk dunia. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 7,9%. Sementara itu, angka kelaparan di tingkat nasional juga turut mengkhawatirkan. Menurut data FAO, angka kelaparan Indonesia masih tergolong tinggi dibanding negara-negara tetangga.

Pada 2022, sekitar 16,2 juta orang atau 5,9% dari total populasi Indonesia diperkirakan mengalami kelaparan. Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di kelompok negara ASEAN, setelah Timor Leste. Posisi ini bahkan lebih buruk dibanding Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Malaysia. Adapun jika dilihat dari segi jumlah penduduk, angka kelaparan Indonesia menempati peringkat puncak di ASEAN, diikuti Filipina 5,9 juta orang dan Vietnam 4,9 juta orang.

Sementara itu, dari segi kesejahteraan petani, pemerintah menjadikan nilai tukar petani (NTP) sebagai alat ukur, walaupun sesungguhnya NTP atau perbandingan indeks yang mengukur daya beli petani bukanlah satu-satunya indikator kesejahteraan. BPS merilis NTP Nasional per September 2023 berada di angka 114,14. Posisi itu melebihi target 105 yang ditetapkan pemerintah dalam RPJMN. NTP yang tinggi ini ditopang kenaikan NTP subsekor perkebunan rakyat. Lain hal apabila kita merujuk NTP subsektor tanaman pangan yang hingga sampai sekarang masih mengkhawatirkan.

Baca juga:

NTP tanaman pangan hampir selalu barada paling rendah dari seluruh subsektor. Pada Januari 2019, NTP tercatat sebesar 107,58 lalu mengalami penurunan drastis sepanjang tahun 2020, dari 104,48 pada Januari menjadi 100,89 pada Desember. Angka itu terus merosot ke 99,88 di Desember 2021, dan pada bulan Juli 2022 terjerembab ke posisi terendah, yakni 95,28. Di tengah harga gabah yang bagus akhir-akhir ini, pada Agustus 2023 NTP tanaman pangan mulai terkerek naik ke 98,97, dan sampai dengan September 2023 berada di angka 100,40. Angka NTP 100 menunjukan petani mengalami impas.

Bukan Warisan

Sampai dengan saat ini, setidaknya kedaulatan pangan telah tereduksi dalam enam kanal.

Pertama, tanah belum untuk petani. Syarat utama kedaulatan pangan ialah tanah untuk petani. Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Akan tetapi upaya preventif itu tak cukup bila UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak dijalankan menyeluruh. Terutama beleid yang mengatur kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan luasan lahan pertanian seluas 2 hektare kepada petani yang sudah bertani selama 5 tahun berturut-turut.

Kedua, perihal pelaku utama produsen pangan. Petani, nelayan, masyarakat adat, dan produsen pangan skala kecil lainnya belum diakomodir secara konsisten dalam kebijakan. Pemerintah justru lebih condong mempercayakan kepada korporasi melalui proyek food estate yang secara nyata telah gagal berkali-kali.

Ketiga, sistem produksi masih padat modal. Budidaya pertanian masih bersandar pada revolusi hijau yang dijalankan dengan sarana produksi dari korporasi. Orientasi pertanaman juga masih monokultur, bukan polikultur atau tanaman yang beragam.

Keempat, terkait distribusi pangan. Rantai pasok yang panjang membuat aktor pangan berlipat ganda. Semestinya pasar pangan lokal diutamakan dengan transportasi berjarak dekat, terkhusus pangan pokok. Dengan begitu, sangat mungkin target zero hunger pada tahun 2030 tercapai.

Kelima, harga pangan yang tidak stabil. Kinerja Badan Pangan Nasional belum sesuai dengan harapan dan mandat UU Pangan. Ketidakstabilan harga beras yang terjadi sekarang ini jangan sampai mengulang kasus minyak goreng tahun 2022 lalu. Pemain tengah tidak boleh menikmati margin keuntungan yang terlampau besar, sementara konsumen tidak mampu menjangkau. HET harus ditegakkan dengan syarat tidak menurunkan harga gabah petani dan tidak melakukan impor beras. Caranya yakni menertibkan pemain besar perberasan.

Keenam, infiltrasi perdagangan bebas. Substansi UU Cipta Kerja kembali dihidupkan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan inkonstitusional bersyarat tahun 2021. Melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang disahkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, kepentingan modal dan investasi kembali menguat. Aturan dalam UU Cipta Kerja mempermudah impor komoditas pertanian termasuk pangan. Misalnya UU Cipta Kerja telah menghilangkan frasa Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2013 yang mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Demikian juga Pasal 30, pelarangan impor pangan apabila ketersediaan dalam negeri mencukupi tak lagi berlaku.

Keenam kanal yang mereduksi prinsip kedaulatan pangan ini tentu masih bisa diperbaiki. Jika dan hanya jika, pada tahun terakhir ini pidato visi taktis kedaulatan pangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dijalankan secara sungguh-sungguh, bukan justru diharapkan atau dititipkan ke pemerintah berikutnya.

Editor: Prihandini N

Angga Hermanda
Angga Hermanda Bagian Bangsa Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dapatkan tulisan-tulisan menarik setiap saat dengan berlangganan melalalui email