Bagi politisi, pemilihan umum adalah ajang untuk melanggengkan sekaligus menggulingkan kekuasaan melalui proses yang sah dan konstitusional. Bagi sebagian masyarakat, pemilihan umum tak ubahnya pesta bualan politisi belaka, sedangkan sebagian lainnya justru menyambut pemilihan umum dengan kelewat antusias.
Selain politisi dan partai politik, pemilih juga merupakan entitas yang penting dalam gelaran pemilihan umum. Menurut beberapa lembaga survei, proporsi pemilih pada Pemilihan Umum 2024 akan didominasi oleh milenial dan Gen Z. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 60% dari total DPT. Banyaknya jumlah calon pemilih muda pada pemilihan umum mendatang adalah pekerjaan rumah tersendiri bagi politisi dan partai politik untuk mendulang suara.
Baca juga:
Stereotip milenial dan Gen Z tidak jauh-jauh dari sifat kritis, tidak suka diatur, dan apolitis daripada generasi di atasnya. Hal ini tentu menjadi pekerjaan besar bagi partai politik untuk engage dengan kaum muda. Terlebih, dengan makin dekatnya garis start rangkaian tahapan Pemilihan Umum 2024, politisi dan partai politik mesti cepat-cepat mencari cara untuk mendapat dukungan pemilih muda.
Masalah Utama Partai Politik
Menurut survei LSI, kehadiran partai politik yang diyakini sebagai urat nadi demokrasi Indonesia tidak terlalu menarik simpati publik. Hal ini akan menjadi persoalan dan tantangan besar bagi parpol jika terus mengadopsi pola pola lama.
Dengan pola-pola lama, publik acap kali acuh dengan keberadaan atau aktivitas politik di luar kepentingan elektoral. Kenyataan seperti inilah yang membuat kejumudan politik warga negara. Kehadiran partai politik sering tak berbanding lurus dengan ide dan gagasan maslahat yang dijanjikan ketika pemilu.
Proses demokrasi di kalangan internal partai politik pun sering kali menemui titik jenuh. Partai politik berkecenderungan memberi dukungan lebih terhadap seseorang yang mempunyai privilese untuk menjadi calon pemimpin ketimbang memperhatikan aspek lain.
Nepotisme politik yang menjamur dalam parpol akan menjadi ancaman utama bagi kader dan keberlangsungan regenerasi parpol. Survei yang dilakukan oleh Negara Institute menemukan bahwa sekitar 17,22% anggota DPR RI 2019-2024 merupakan bagian dari dinasti politik seperti ikatan keluarga, ikatan pernikahan, atau kombinasi keduanya.
Tidak sulit menyebutkan contoh-contoh praktik nepotisme dalam politik elektoral Indonesia. Sebut saja kasus Pemilihan Walikota Solo dan Medan, dinasti politik Banten, serta masih banyak lagi. Hal ini adalah salah satu faktor yang membuat Gen Z minder untuk menentukan pilihan politik yang gamblang dan memilih menjadi apatis.
Masalah lain yang menjadi sorotan adalah mengguritanya korupsi di partai politik akibat ongkos politik yang mahal. Meningkatnya perilaku koruptif di antara kader-kader parpol semakin memperjelas disfungsi partai politik sebagai urat nadi demokrasi. Menurut ICW, hampir semua partai politik pernah memiliki kader yang terjerat kasus korupsi.
Pendidikan Politik
Akankah sebanyak 60% pemilih dengan latar belakang milenial dan Gen Z membawa pengaruh signifikan terhadap perubahan kultur demokrasi pada Pemilihan Umum 2024? Secara jumlah, para pemilih muda ini boleh dikatakan sangat powerful. Namun, tanpa kesediaan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, akankah keberadaan mereka tetap signifikan bagi politisi dan partai politik?
Kalangan muda yang terkenal apolitis menjadi pekerjaan rumit bagi setiap partai politik apabila ingin menarik hati mereka. Namun, perlu dicatat, meskipun memiliki sifat apolitis, mereka tidak melupakan nalar kritis sebagai kaum muda. Isu sensitif nan menggelitik tak luput dari perhatian mereka.
Bagi anak muda, menjatuhkan pilihan politik tentu tidak mudah. Namun, tidak memilih merupakan sikap yang tak bijak. Anak muda harus menjadi katalisator perubahan stagnasi politik yang membayangi negara ini. Salah satu solusi bagi persoalan ini yang bisa dikerjakan bersama adalah dengan mengadakan pendidikan politik yang terstruktur dari bawah.
Baca juga:
Pemberian pendidikan politik sangat diperlukan untuk mengatasi kejumudan politik di Indonesia. Wawasan dan gambaran politik yang sehat dan bermartabat wajib pula dicontohkan dan diajarkan oleh partai politik. Untuk menarik simpati pemilih muda yang melek politik elektoral ini, partai politik akan terdesak untuk melakukan inovasi dan berbenah diri menjadi lebih baik.
Pada akhirnya, pendidikan politik akan menumbuhkan kesediaan anak muda untuk berjuang bersama melalui jalur politik. Harapannya, dengan bantuan pendidikan politik, stagnasi demokrasi di Indonesia akan keluar dari titik nadirnya.
Editor: Emma Amelia
