Isu lingkungan hidup benar-benar menjadi salah satu hal yang disoroti dalam Pemilu 2024. Setidaknya para kontestan mulai mengangkat isu lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim hingga persoalan transisi energi. Sebagai orang yang bekerja di ranah lingkungan hidup, ada beberapa poin yang ingin saya soroti.
Yayasan Indonesia Cerah pernah membuat sebuah riset berjudul “Rekam Jejak Partai Politik di Isu Iklim dan Transisi Energi”. Dalam riset tersebut dikatakan bahwa memang belum ada satu pun partai politik yang memiliki kesadaran mendalam soal lingkungan hidup, terlebih isu iklim dan transisi energi. Hal ini dapat dilihat dari dokumen partai yang belum mengakomodasi isu lingkungan. Ada yang sudah mencantumkam isu lingkungan, tetapi sebatas tempelan belaka.
Baca juga:
Rekam jejak mereka belum benar-benar fokus pada isu lingkungan hidup secara holistik. Narasi yang mereka bangun hanya sebatas komentar dalam menanggapi suatu peristiwa dan untuk memuaskan pertanyaan dari para pewarta. Hasilnya sangat dangkal, nirkomitmen, dan sangat meragukan.
Misalnya narasi utama yang muncul dalam isu lingkungan di partai politik antara lain pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Namun, praktik yang didorong tidaklah memuat gagasan mengenai kebijakan pro lingkungan atau secara khusus pro iklim dan pro transisi energi. Mereka hanya memproduksi narasi usang yang jauh dari konteks persoalan, misalnya larangan menebang pohon, membuang sampah ke tempatnya, dan tentu yang sering digaungkan adalah menanam pohon.
Belum adanya komitmen dan kehendak untuk mendorong kebijakan yang lebih baik pada dasarnya menunjukkan bagaimana mereka memang tidak punya komitmen sejak awal. Mulai dari lolosnya UU Minerba versi terbaru sampai Omnibus Law Cipta Kerja. Hasilnya adalah pengerdilan Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Mulai dari tata ruang sampai izin dipermudahnya investasi. Lalu, pertanyaan besarnya, apakah itu wujud kehendak ingin mendorong lingkungan hidup yang baik dan sehat?
Bukannya mendorong tata kelola yang baik, seperti membuat kebijakan yang benar-benar mengatur, menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, yang terjadi justru sebaliknya, yakni kebijakan eksploitatif yang tidak hanya mengancam ekosistem tetapi juga kehidupan manusia untuk generasi mendatang.
Para kontestan politik ini melupakan sisi keberlanjutan dalam isu lingkungan. Misalnya, mereka yang menanam pohon apakah pernah berpikir bagaimana nasib pohon yang telah mereka tanam. Apakah masih hidup atau terbengkalai? Jangan-jangan sudah hilang. Menanam saja tidak cukup, kita harus sadar juga posisi kebijakan tata ruang, bisa-bisa tempat yang mereka tanami pohon kini telah beralih fungsi atau dalam posisi sengketa.
Baca juga:
Komitmen yang serius mengenai bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan masih belum tampak dalam visi misi para pasangan calon presiden. Jika demikian, pemenuhan hak hidup atas lingkungan yang baik dan sehat tentu akan semakin jauh dari angan.
Meskipun sudah bagus ada paslon yang mendorong kebijakan lingkungan yang lebih relevan, hal tersebut belum konkrit dalam menjawab persoalan. Sementara itu, salah satu paslon lainnya hanya beretorika dengan jargon-jargon seperti “adil dan lestari”, tetapi hal tersebut tidak tercermin dalam isi dokumen visi dan misinya. Sementara itu, ide ekonomi calon satunya lagi masih sangat ekstraktif, mereka malah masih gembar-gembor mau menghabiskan mineral dan logam.
Corak dokumen visi dan misi, gagasan, atau konsep yang ditawarkan para paslon sangat relevan dengan partai pengusung mereka. Wadah yang bernaungnya saja tidak memiliki kehendak, kemauan, dan komitmen, apalagi calon yang mereka usung, tentu saja tidak akan jauh berbeda. Apalagi partai-partai tersebut diisi oleh para pengusaha yang kita tahu menjadi pemain besar di bidang ekstraktif dan perkebunan.
Sangat meragukan jika akan ada perubahan, apalagi punya visi menjadikan Indonesia tangguh dalam hal ekosistem berkelanjutan. Tidak ada makan yang gratis, begitu pula partai yang menyokong para kontestan. Mereka akan tetap meminta jatah eksploitasi secara legal. Jangan harap akan ada kebijakan yang benar-benar pro lingkungan apalagi pro iklim dan transisi energi.
Sudah seharusnya rakyat seperti Anda dan saya bersuara lantang, mendorong dan mendesak partai maupun kontestan pemilu untuk mengikuti kehendak kita, bukan para bohirnya. Atau kita bisa membuat politik alternatif seperti bersatu dalam wadah politik baru yang lepas dari bayang-bayang pemodal. Selagi kita hanya diam, tidak punya posisi yang jelas dalam bersikap atau mengabaikan persoalan tersebut, selama itu pula kita akan semakin rentan. Kita sama saja menggadaikan masa depan anak cucu untuk menambah kekayaan segelintir orang.
Lantas, apakah harus menunggu kiamat kecil baru kita sadar? Atau mulai bergerak merebut kembali suara-suara yang sudah dibajak dan dirampas untuk kepentingan segelintir orang. Semua kembali ke kita semua, karena tidak ada orang tua yang menginginkan anak cucunya hidup sengsara di masa yang akan datang.
Editor: Prihandini N
One Reply to “Nirkomitmen Isu Lingkungan dalam Pemilu 2024”