Setelah ramai-ramai bicara unicorn, 4.0, smart city, Bukit Algoritma, sekarang pejabat latah bicara metaverse. Metaverse bisa jadi akan mendominasi judul seminar di tahun 2022. Yuk, bisa yuk!
Masih hangat dalam ingatan, bagaimana pada debat pemilihan presiden (pilpres) 2019, Jokowi menyebut istilah unicorn. Unicorn adalah sebuah gelar dalam dunia industri digital di mana sebuah perusahaan rintisan (start up) memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar dolar. Kini, unicorn tampaknya sudah tak terlalu menarik lagi bagi Presiden Jokowi. Dalam pidato pembuka Muktamar ke-34 Nahdatul Ulama di Lampung baru-baru ini, Presiden menyebut metaverse.
“Nanti semua dakwah virtual, pengajian virtual. Bukan seperti sekarang yang masih menggunakan video conference,” ucap Presiden menggambarkan situasi masa depan dengan adanya teknologi Metaverse. Dalam pidato itu, Presiden juga menceritakan pengalamannya main ping pong menggunakan teknologi ruang virtual reality (meta) bersama Mark Zuckeberg beberapa tahun lalu. Ibarat utopia dunia OASIS sebagai dunia pelarian dari hancurnya dunia nyata dalam film Ready Player One. Istilah metaverse sendiri pertama kali muncul tahun 1992 dalam novel Snow Crash.
Baca juga Berbondong-bondong Menuju Metaverse
Selain unicorn dan metaverse, ruang publik kita juga penuh dengan istilah-istilah teknologi seperti 4.0, smart city, hingga Bukit Algoritma yang diharapkan akan menjadi seperti Silicon Valley di Amerika Serikat. Bukan sekadar hadir dalam percakapan, istilah-istilah itu menjadi judul seminar, tema berbagai kegiatan, atau diselipkan dalam setiap pidato tanpa peduli konteksnya.
Istilah-istilah berbau teknologi digital seketika menjadi sebuah frasa populer atau biasa disebut buzzword. Ibarat penggunaan frasa literally, which is dan happening yang biasa terlontar dalam percakapan kaum muda-mudi, munculnya istilah-istilah digital ini seolah dianggap bisa mendongkrak popularitas pejabat, memberi gambaran pejabat yang kekinian, up to date, dan dekat dengan kaum muda yang erat hidupnya dengan kemajuan teknologi.
Baca juga Bertutur Melalui Kuasa
Politik Branding
Tak hanya pejabat dalam negeri, tahun 2020 kandidat walikota New York, Andrew Yang, sudah lebih dulu menggunakan teknologi metaverse untuk menjangkau young voters melalui perusahaan metaverse terbesar di Asia, Zepeto. Walau tidak terpilih, langkah strategis politikus tersebut dalam berkampanye dinilai menjadi strategi jangka panjang yang baik dalam membangun kedekatan dan mendapat suara generasi muda ke depannya.
Walaupun pejabat dalam negeri masih bermain dengan hobinya memunculkan dan menggunakan istilah keren berbau teknologi digital di ranah publik yang semakin dipikir semakin njelimet, munculnya istilah-istilah ini tidak hanya asal ujug-ujug mbrojol tanpa tujuan tanpa asal-muasal. Dalam komunikasi politik, penggunaan bahasa sebagai sebuah tanda oleh tokoh politik terjadi secara langsung tapi juga samar makna.
Bagi para aktor politik, bahasa adalah ekspresi kekuasaan yang tidak bisa lagi dilihat sebagai alat komunikasi yang netral dan bebas nilai karena mengandung unsur kekuasaan. Walau terlihat trendi, penggunaan buzzword yang identik dengan dunia digital yang sering dilontarkan oleh pejabat dalam ranah publik mengandung beragam kepentingan yang mengarah pada ranah politis.
Realita
Komunikasi politik, apalagi komunikasi pemerintah sering kali menimbulkan kontroversi. Apalagi ketika istilah-istilah itu tak berpijak pada realita. Misalnya, bagaimana mungkin pemerintah bicara metaverse ketika digitalisasi pelayanan publik saja belum berjalan? Apa kabarnya e-KTP? Bagaimana mau bertransaksi di metaverse kalau kebocoran data saja masih terjadi di kantor pemerintah?
Baca juga Clickbait dan Perlindungan Data Pribadi
Fakta-fakta ini membuat segala istilah teknologi dari pejabat hanya akan dipandang sinis oleh rakyat. Rakyat sudah kenyang dengan istilah digitalisasi di beberapa sektor pelayanan publik yang ternyata omong kosong belaka.
Memang benar, kita harus lebih peduli terhadap riset dan teknologi. Indonesia sudah banyak tertinggal dan untuk itu harus segera dilakukan langkah-langkah untuk mengejar ketertinggalan itu. Namun, mimpi besar teknologi hanya bisa diwujudkan jika kita lebih dulu menyelesaikan masalah yang ada di depan mata. Keterbatasan dan ketimpangan akses, infrastruktur dan fasilitas internet dan sistem pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia harus lebih dibenahi sebelum jauh-jauh bicara tentan metaverse dan Bukit Algoritma.
Ketika pejabat dan politisi menyebut istilah teknologi, mereka hanya sibuk memberi penjelasan yang terdengar sophisticated – pokoknya asal terlihat canggih. Pejabat dan politisi bicara istilah teknologi tanpa sedikit pun menyinggung realitas ketimpangan akses dan fasilitas internet yang masih jauh tertinggal dan masalah-masalah lainnya.
Bapak dan Ibu Pejabat, mari selesaikan dulu PR-nya!
