Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi memberikan narasi kontroversial bahwa presiden boleh ikutan berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Menurut saya, meskipun secara aturan kampanye memang diperbolehkan, secara etika politik dan bernegara hal tersebut cukup problematik, tidak etis, dan tidak menggambarkan seorang negarawan sama sekali. Di sini makin kelihatan siapa yang sebenarnya ambisius untuk jadi penguasa sepanjang masa. Sangat disayangkan citra Jokowi justru memburuk di akhir-akhir kepemimpinannya.
Pernyataan kontroversialnya ini menuai respons beragam. Di satu sisi, banyak pihak yang menentang sebab sikap presiden yang demikian akan merusak demokrasi. Di sisi lain, justru muncul pandangan buta merespons all in untuk paslon nomor urut 2, paslon yang ditengarai didukung oleh presiden kita itu.
Baca juga:
Menolak Narasi All In
Jelas saya menolak keras narasi all in dalam Pemilu 2024. Ada beberapa alasan. Pertama, narasi all in biasanya dipakai oleh para penjudi. Umumnya orang yang melakukan all in dalam judi ada dua, antara sudah pasrah dengan kekalahan atau yakin dengan kemenangan. Meskipun ujung-ujungnya ya taruhan dengan risiko tinggi. Namanya juga judi.
Bagi saya, memilih pemimpin harus berbeda dengan berjudi. Tidak bisa asal bertaruh all in dan kalau salah pilih bisa tekor seperti para penjudi yang kalah.
Kedua, narasi all in terkesan tanpa pertimbangan. Seakan-akan kita sebagai pemilih dituntut memilih tanpa ragu karena sudah mengimani bahwa pasang calon yang dipilih adalah yang paling sempurna sebagai pemimpin.
Sebagai manusia rasional yang pernah mengenyam bangku kuliah, saya tidak sudi memiliki cara pandang buta semacam itu. Menurut saya, pemilih rasional tidak boleh all in. Semuanya harus berdasarkan pertimbangan rasional yang sadar. Kecuali kalian bagian dari timses yang dibayar segepok uang untuk nyebokin kekurangan paslonnya masing-masing.
Ketiga, narasi all in hanya untuk orang-orang yang tidak rasional, sebab all in artinya pasang semua dengan yakin. Kalau orang rasional, memilih tentu penuh pertimbangan, meskipun ujung-ujungnya tetap memilih dengan harapan keburukan-keburukan calon pemimpin yang dipilihnya bisa diperbaiki. Bukan malah all in buta tanpa pertimbangan apa-apa.
Keempat, narasi all in membuat kita tumpul untuk memberi kritik, sebab all in sama dengan antikritik. Tentu saja saya tidak mau jadi pemilih yang tidak mampu memberi kritik pada pemimpin yang sudah saya pilih. Pemimpin harus dikritik. Makanya tidak boleh all in. Harus tetap rasional. Kalau pemimpinnya salah dan tidak becus, ya kritik. Kalau bagus, ya memang sudah tugasnya. Kata filsuf Rocky Gerung sih begitu.
Maka dari itu, saya justru menyayangkan banyak teman mahasiswa yang memilih untuk ikut menarasikan all in pada paslon tertentu. Sebut saja paslon 2 yang paling sering memakai narasi ini. Pasalnya, mahasiswa pasti diajarkan cara berpikir rasional dan logis, bukan gambling seperti main judi. Sangat membingungkan tatkala mahasiswa malah dengan bangga pakai narasi all in. Aneh. Jangan sampai nalar intelektual dikebiri diri sendiri yang buta politik.
Penuh Pertimbangan Saat Memilih
Saya bukan timses paslon mana pun. Bahkan, diajak gabung timses pun tidak. Dan karena saya bukan timses, saya harus sadar dan penuh pertimbangan dalam memilih sebab saya yakin bahwa setiap paslon ada lebih dan kurangnya.
Baca juga:
Mengikuti petuah Romo Magnis Suseno, saya akan memilih yang dampak keburukannya paling kecil ketika memimpin. Romo Magnis mengatakan bahwa etika demokrasi memang bukan untuk mencari pemimpin terbaik, tapi menghalangi pemimpin yang buruk berkuasa. Dengan cara apa? Tentu saja BUKAN dengan all in, tapi harus memilih dengan sadar dan penuh pertimbangan. Ini pertimbangan saya melihat ketiga paslon. Boleh setuju, boleh tidak, tentu saja.
Paslon 1, kelebihannya jago ngomong. Dan ngomong adalah tugas utama presiden sebagai pemimpin tertinggi diplomasi dunia. Kalau presidennya tidak jago ngomong, ya hasilnya akan seperti 10 tahun terakhir ini. Namun kekurangannya tentu saja banyak. Masalah ibu kota yang tidak kunjung beres, banjir masih tersebar di banyak titik, kemacetan tidak berkurang signifikan, dan polusi yang terus merajalela.
Paslon 2, kelebihannya berpengalaman, memiliki pengaruh besar, disegani banyak tokoh bangsa, dan seorang negarawan yang ikhlas (kata almarhum Gus Dur). Namun kekurangannya menurut saya paling vital, yaitu calon wakil presidennya merupakan bentuk nyata cawe-cawe dinasti Jokowi dalam sistem demokrasi. Bahaya.
Selain itu, pelanggaran HAM berat di masa lalu belum benar-benar tuntas. Secara hukum mungkin banyak yang mengatakan sudah tuntas, tapi secara sosial masih banyak yang belum rela dan belum menemukan kejelasan. Lebih dari itu, paslon yang ini juga cenderung penuh ambisi dan amarah. Saya khawatir ketika memimpin akan menjadi sang raja dalam politik dinasti. Dalam hal ini, saya curiga citra gemoy hanyalah upaya menutupi emosi yang sering meletup di dalam dirinya.
Belum lagi, presiden kesayangan kita rela merusak citra demokrasi dengan narasi kontroversialnya untuk ikut berkampanye. Presiden yang harusnya netral malah terang-terangan mendukung paslon 2 ini. Sebagai alumni mahasiswa sosiologi yang belajar sosiologi hukum dan politik, saya sakit hati dengan sikap presiden. Harusnya, sikap keberpihakan ini dapat menjadi sinyal bahaya bagi kalangan yang masih berpikir rasional tentang demokrasi.
Paslon 3, kelebihannya terlihat tegas, lugas, dan sat-set. Beberapa kali saya melihat gambaran kerjanya di media yang menjalin komunikasi di berbagai desa ketika menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Terlihat sat-set dan tegas dalam menangani persolan. Tapi kekurangannya paslon ini digadang-gadang tak lebih hanya boneka baru dari partai yang sedang berkuasa. Saya khawatir terjadi seperti yang lalu-lalu. Semoga saja tidak.
Paling tidak, itu beberapa pertimbangan singkat saya sejauh ini, sebelum benar-benar memilih. Saat ini saya sudah punya pilihan. Tapi tentu saja tidak all in. Masih ada kemungkinan berubah, saya tidak ingin seperti pemain judi dalam memilih pemimpin.
Sebagai warga biasa yang tidak dibayar siapa pun, kita harus memilih dengan sadar dan penuh pertimbangan. Jangan sampai termakan gimik dan buaian politik yang membutakan. Ujung-ujungnya, kita juga yang rugi. Kenapa? Ketika pilihan yang kita all in-kan berkuasa, mereka tak lagi ingat kita. Jaga kewarasan, kawan. Pemilu di depan mata. Pilih yang sesuai pertimbangan. Jangan all in-all in. Bahaya!
Editor: Prihandini N
One Reply to “Menolak Keras Narasi All In dalam Pemilu 2024”