Peneliti di Research and Advocay in Legal Service and Expertise (RISE Institute) | Antusias berdiskusi di isu hukum, lingkungan dan politik

Membaca Wajah Asli Demokrasi Indonesia

Daffa Prangsi Rakisa W.K

3 min read

Istilah “one man one vote” belum pernah senyata ini dalam benak saya, terutama setelah mengikuti pelaksanaan Pemilu 2024. Selama periode kampanye belakangan, publik telah disuguhkan berbagai macam pertunjukan pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi, ketidaknetralan ASN, politisasi bansos, hingga dugaan kuat kecurangan pemilu yang dirangkum dalam film Dirty Vote.

Diskusi dan perbincangan soal tanda-tanda buruk kemunduran demokrasi Indonesia kian digaungkan. Mulai dari mengingat kembali seluruh rekam jejak para paslon, menagih kampanye yang mengedepankan dialog, hingga kita lihat bersama gerakan 4 jari sebagai bentuk penolakan akan status quo yang dinilai sebagai hulu kemunduran demokrasi ini.

Tepat pada tanggal 14 Februari lalu, hak suara masyarakat ditunaikan sekaligus menjadi penentu arah berjalannya bangsa ini 5 tahun mendatang. Hasil cepat Pemilu 2024 ramai disiarkan dan kita dapati bersama bahwa paslon 02, Prabowo-Gibran, menjadi peringkat pertama dengan raihan suara sementara. Perolehan suara mereka bahkan melingkupi lebih dari setengah daftar pemilih tetap yang ada di negeri ini.

Ketakutan dan Kenyataan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Publik, termasuk saya sendiri, mulai khawatir dan bertanya: bagaimana nasib demokrasi Indonesia ke depan? Saat kita akan dipimpin oleh paslon yang memiliki rekam jejak buruk dalam isu HAM, terbebani persoalan pelanggaran etika, bahkan tercium aroma tidak sedap politik dinasti dan lekat dengan masalah kolusi dan nepotisme.

Baca juga:

Bagaimana nasib para keluarga yang menunggu kabar anak-anaknya yang masih hilang sejak tahun 1998? Bagaimana nasib kebebasan berekspresi publik yang pada hari ini saja masih dibayang-bayangi ketakutan akan kriminalisasi? Bagaimana jaminan perlindungan HAM dan keberlanjutan lingkungan di tengah masifnya pembangunan ekstraktif? Bagaimana akan terwujud check and balances pada saat kooptasi kekuasaan terus bertengger bak di atas angin?

Saya begitu skeptis melihat masa depan demokrasi Indonesia, kegundahan yang mungkin dirasakan beberapa orang juga. Kemudian, muncul narasi spesifik bahwa pendukung Anies-Muhaimin terlalu keminter dan berperilaku paling intelektual, sehingga sekarang kena karma karena meremehkan silent majority yang menginginkan keberlanjutan.

Narasi tersebut secara kebetulan beriringan dengan tulisan Ulil Abshar Abdalla yang berjudul “Memahami Kemenangan Prabowo”. Tulisan Ulil tersebut menyatakan secara spesifik bahwa “kalangan terdidik” secara umum membawa narasi kemunduran demokrasi sebagai bentuk perlawanan menolak politik dinasti Jokowi. Kemudian, beliau juga memberikan gambaran penting bahwa apakah narasi kemunduran demokrasi itu nyata-nyata menjadi keprihatinan masyarakat luas atau justru sebaliknya, hanya keprihatinan kalangan kelas menengah terdidik saja?

Segmentasi narasi kemunduran demokrasi tersebut dinilainya menyebabkan middle class intelectuall bias, yang cenderung melihat Indonesia hanya dari sudut pandang kemunduran demokrasi, sehingga baiknya kelas tersebut lebih humble dan menerima kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki prioritas isu yang berbeda. Semacam sebuah teguran bahwa kelas ini hidup dalam gelembungnya saja, tidak melihat apa yang benar-benar dibutuhkan oleh mayoritas masyarakatnya.

Wajah Asli Demokrasi Indonesia

Kembali pada pembuka tulisan ini, yakni “one man one vote”, secara perolehan angka narasi “kemunduran demokrasi” tidak menjadi aspek yang dipertimbangkan oleh setengah lebih masyarakat Indonesia, khususnya yang mengikuti Pemilu 2024. Sebuah kenyataan pahit, hukum satu orang satu suara tidak mempedulikan status dan embel-embel yang merupakan faktor penentu kemenangan pemilu.

Hukum satu orang satu suara tersebut memang mencerminkan kesetaraan, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan. Jika Ulil menggunakan istilah “middle class intelectuall bias”, saya ingin menggunakan istilah “priority gap” dalam menelaah fenomena wajah asli demokrasi Indonesia ini.

Permasalahan HAM, perlindungan anak dan perempuan, keadilan ekologis, ketimpangan sosial, hingga bahaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam pandangan saya saat ini memang bukan menjadi prioritas masyarakat luas. Mengapa? Hemat saya karena memang secara struktural masyarakat kita tidak didorong oleh negara untuk memahami betapa krusial dan esensialnya masalah tersebut.

Kebutuhan sandang, pangan, dan papan disederhanakan menjadi bantuan sosial periodik yang jauh dari niatan pengurangan kemiskinan struktural. Bukan berarti saya meminta bansos diberhentikan, tetapi mari kita lihat bersama bahwa bansos terus mengucur selama pemilu ini. Keberpihakan negara tetap pada kepentingan segelintir orang yang ingin terus memelihara dan mengembangbiakkan ketimpangan sosial.

Baca juga:

Priority gap ini muncul bukan sekadar karena adanya pembeda antara kelas kalangan terdidik dan tidak, melainkan karena masyarakat luas belum mendapatkan akses literasi yang memadai. Suprastruktur dan infrastruktur politik juga tampak enggan memberikan ruang diskursus ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Keengganan tersebut terpampang nyata dari paslon yang selalu menghindar untuk diajak berdialog mengenai program maupun janji-janjinya. Masyarakat diminta menjadi individu yang manut tanpa peduli atas kebebasan berpikir yang menjadi pilar penting demokrasi.

Wajah demokrasi Indonesia hanya berupa angka per kepala yang dikonversi menjadi suara pada setiap pemilu.

Narasi esensial macam kemunduran demokrasi akhirnya didiskreditkan dan disematkan pada kelas tertentu. Pemandangan yang akan terlihat hanyalah para oligark yang terus hidup bergelimang kekayaan, sementara kelas menengah-bawah menderita karena terus manut serta tanpa sadar tak pernah beranjak dari masalah ketimpangan dan ketidakadilan sosial.

Kendati demikian, saya setuju bahwa realita kita saat ini dan ke depan membutuhkan peran para “kelompok terdidik” secara lebih masif dan humble. Sikap humble yang saya pahami bukan soal menerima status quo, melainkan sikap untuk terus turut mencerdaskan masyarakat luas dengan menggunakan bahasa yang baik dan mendidik. Dengan begitu masalah-masalah esensial tersebut bukan lagi menjadi narasi elitis dan sekadar santapan kelas tertentu. Saya melihat bahwa bisa jadi momentum ini akan menjadi titik balik peran para “kelompok terdidik” untuk semakin dekat mewujudkan tujuan Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

Editor: Prihandini N

Daffa Prangsi Rakisa W.K
Daffa Prangsi Rakisa W.K Peneliti di Research and Advocay in Legal Service and Expertise (RISE Institute) | Antusias berdiskusi di isu hukum, lingkungan dan politik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dapatkan tulisan-tulisan menarik setiap saat dengan berlangganan melalalui email