Mengapa Indonesia tiba-tiba menjadi sorotan ketika dunia membicarakan perubahan iklim? Mengapa Coldplay membuat cuitan khusus yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo? Mengapa pidato anggota kelompok raksasa K-Pop BTS di hadapan Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) demikian terasa bagi Indonesia?
Karena memang jika dunia ingin berhasil menangani perubahan iklim maka Indonesia harus berperan aktif di dalam pelestarian lingkungan hidup. Indonesia mempunyai hutan terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Congo. Ketiga hutan tropis di negara ini adalah jantung dunia penghasil O2 dan mengikat CO2 untuk tidak lepas ke udara atau yang disebut dengan emisi karbon. Jika hutan-hutan ditebang dan dirusak maka CO2 yang sangat banyak tersimpan di hutan tropis ini akan terlepas ke udara. Emisi karbon inilah penyebab terbesar rusaknya ozon yang kemudian membuat perubahan iklim dan pemanasan global.
Selama ini memang Indonesia telah menolong dunia dengan hutan-hutan dan lautnya yang juga menjadi pengikat CO2. Tetapi peran luhur ini akan berubah menjadi bencana bagi dunia begitu Indonesia dengan dengan semena-mena merusak hutannya. Menurut Forest Watch dalam kurun waktu 2000 sampai dengan 2017 Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektar atau setara dengan 2 kali luas pulau Jawa.
Meskipun hutan adalah yang terpenting dalam masalah lingkungan hidup tetapi Indonesia menghadapi banyak masalah lingkungan lain yang mengancam keselamatan jiwa jutaan warganya. Inilah beberapa masalah terbesar lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia:
1. Hutan Kalimantan
Ada saatnya Indonesia masuk Guinness Book of Records sebagai perusak hutan terbesar dan tercepat di dunia ketika pada kurun 2000-2005 1,8 juta hektar hutan di Kalimantan dirusak setiap tahunnya. Untuk memberikan gambaran, luasan total hutan yang dirusak antara tahun itu hampir setara dengan luas pulau Jawa.
Pada masa-masa ini dan beberapa tahun setelahnya Indonesia menjadi penghasil karbon ketiga terbesar di dunia (bayangkan sumbangan Indonesia terhadap rusaknya ozon dan perubahan iklim), hanya dibelakang negara industri besar seperti AS dan Tiongkok.
Kerusakan hutan di Kalimantan ini disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pengambilan kayu legal atau ilegal, kebakaran hutan yang disengaja atau tidak dan pertambangan, terutama tambang batubara. Pernah mendengar betapa banyaknya orang-orang kaya dari Kalimantan yang tidak dikenal tetapi bahkan mampu dekat dan menikah dengan pesohor-pesohor Ibukota? Nah, bayangkan besarnya kekayaan alam Kalimantan dan bayangkan besarnya kekayaan yang dikeruk oleh perusahaan-perusahaan yang bermodal besar jika pemain kecil saja sudah demikian kayanya.
Ironinya adalah banyak orang-orang suku asli Kalimantan yang tidak mendapatkan bagian ini. Bahkan mereka menjadi lebih menderita karena hutan yang menjadi sumber makan dan penghasilan mereka secara turun temurun dirusak.
Pengrusakan hutan memang menurun tiap tahunnya hingga antara 2019-2020 kerusakan “hanya” sebesar luasnya wilayah Ibukota Jakarta setiap tahunnya. Kerusakan seluas inipun sudah mendatangkan kebanggaan bagi pemerintah dan dianggap suatu keberhasilan. Tapi tetap saja, kerusakan hutan seluas Jakarta adalah kerusakan hutan yang besar.
Keberhasilan ini disumbang oleh kebijakan pemerintah Jokowi yang menerapkan moratorium pembukaan hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit . Yang membuat khawatir adalah moratorium ini berakhir tanggal 19 September ini. Yang banyak membuat banyak pihak lebih cemas adalah Pemerintah sudah mengumumkan akan memakai Omnibus Law untuk sektor hutan. Mereka membayangkan kerusakan hutan yang kembali masif dengan peruusahaan kayu dan kelapa sawit yang menjadi gelap mata karena mengantongi restu pemerintah untuk merusak hutan setelah “puasa” dua tahun ini.
Dilansir dari WWF, Kalimantan memegang 53% dari 4.300 juta ton cadangan batubara Indonesia. Borneo juga memiliki sumber daya logam dan mineral yang melimpah ruah, termasuk timah, tembaga, emas, perak, batubara, berlian, sampai berbagai jenis pasir dan batu.
2. Polusi Udara di Jakarta
Indonesia adalah negara dengan polusi tertinggi di Asia Tenggara dan Jakarta adalah salah satu dengan polusi udara tertinggi di dunia. Tingat pencemaran ini semakin mengkhawatirkan dan sudah mengancam kesehatan bahkan jiwa warga Jakarta. Meskipun demikian sedikit sekali yang diperbuat oleh pemerintah untuk menurukan tingkat polusi ini.
Inilah mengapa keputusan pengadilan Jakarta Pusat minggu lalu yang menyatakan Presiden Joko Widodo, menteri-menteri terkaitnya dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bersalah karena lalai dalam melakukan tugas mereka menjaga udara Jakarta sehat menjadi sangat penting dan bersejarah. Banyak pegiat lingkungan menyambut gembira keputusan ini dan berharap keputusan ini membuat pemerintah lebih berupaya menurunkan tingkat polusi udara di Jakarta.
Mengutip data dari situs IQAir, air quality index Jakarta ada di angka 114 US AQI. Statusnya adalah ‘unhealty for sensitive groups’ atau tidak sehat untuk sekelompok orang yang sensitif.
Menurut Air Quality Live Index (AQLI)2, kondisi kualitas udara di Indonesia tercatat terus memburuk sejak dua dekade terakhir, dan saat ini berada di peringkat ke-20 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia.
Polusi udara berdampak buruk bagi kesehatan, terutama peningkatan risiko penyakit paru-paru.
Menurut laporan itu, polusi udara dapat memperpendek harapan hidup rata-rata orang Indonesia sebanyak dua tahun, dan di wilayah paling tercemar sebanyak tujuh tahun.
World Health Organization (WHO) mencatat bahwa sekitar 92% penduduk dunia menghirup udara berkualitas buruk, yang menyebabkan setiap tahun ada 7 juta kematian (2 juta di Asia Tenggara) akibat polusi udara luar dan dalam ruangan.
Di Jakarta, tingkat polusi disebut enam kali lipat lebih tinggi dari pedoman WHO, dan jika hal itu terus terjadi, angka harapan hidup warga Jakarta bisa berkurang sebanyak 4,8 tahun.
Kondisi ini diperburuk dengan sikap denial yang ditunjukan Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan pernah mengklaim bahwa kualitas udara Jakarta membaik selama pandemi virus corona (Covid-19). Namun menurut catatan AQI, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 tidak menurunkan polusi udara di Jakarta, akan tetapi malah meningkat secara konsisten.
3. Pengrusakan Hutan dan Pertambangan di Papua
Papua telah menjadi Kalimantan baru. Satu demi satu perusahaan kelapa sawit dan pertambangan menebang hutan di Papua setelah Freport McMoran menambang emas dan mineral di lokasi yang menjadi lahan bagi hutan terbesar kedua di Indonesia setelah Kalimanta.
Tambang Grasberg, salah satu yang dimiliki Freeport, adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Meskipun tambang Grasberg sudah tutup sejak 2 tahun yang lalu, tetapi Freeport sudah mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sampai 2041 dan sangat memungkinkan Freeport meneruskan penambangannya di lokasi underground mine. Meskipun tambang Grasberg tutup, akankah masalah lingkungan yang ditimbulkan ikut selesai?
Sebut saja Longsor yang sering menutup jalan di area tambang Grasberg Freeport di Tembagapura. Tailing (limbah tambang yang tertinggal di air) yang dibuang langsung ke Sungai Agabagong, lalu bermuara ke Sungai Aikwa dan kemudian ke Laut Arafura, di selatan Irian. Pembuangan limbah tambang ke Danau Wanagong yang telah mengakibatkan banjir.
Belum lagi Acid rock drainage (ARD) atau air asam tambang yang mencemari pasokan air lokal di daerah aliran sungai yang berdekatan dengan operasi Freeport. Bahkan kabarnya, telah terjadi peningkatan kadar tembaga pada fauna laut di sekitar tambang.
Kerusakan oleh tambang Freeport kemungkinan akan tetandingi bahkan dilewati oleh masuknya perusahaan-perusahaan lain. Kabar bahwa Sinar Mas Group saja mempunyai konsesi lahan satu juta hektar di Papua untuk perkebunan kelapa sawit. Dengan puluhan persuahaan lain sudah dan sedang antri untuk masuk ke Papua, bisa dibayangkan kehancuran hutan Papua saat ini dan dalam waktu dekat ini.
Korupsi dan suap pemuka adat suku-suku Papua, pejabat lokal dan pejabat di Jakarta memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk secara bebas masuk dan merusak hutan Papua. Seperti juga di Kalimantan, ekspoitasi hutan dan lahan Papua hanya menguntungkan segelintir orang sedangkan penduduk asli Papua hanya menjadi penonton pesta pora ini dan bahkan menjadi lebih menderita karena wilayah yang biasa mereka untuk mencari penghidupan hilang atau dirusak oleh pendatang-pendatang ini.
4. Industri Sawit di Sumatera
Tumbuh hanya di daerah tropis, pohon kelapa sawit menghasilkan minyak berkualitas tinggi yang digunakan terutama untuk memasak di negara berkembang. Palm oil juga digunakan dalam produk makanan, deterjen, kosmetik
dan, untuk sebagian kecil, biofuel.
Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini, bersama-sama, menyumbang sekitar 85 hingga 90 persen dari total produksi minyak sawit global. Indonesia adalah produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia.
Dari sisi agrikultur, kelapa sawit merupakan industri terpenting Indonesia dengan kontribusi antara 1,5 – 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Hampir 70 persen perkebunan kelapa sawit Indonesia berlokasi di Sumatera dimana industri ini dimulai pada masa penjajahan Belanda.
Namun dari sisi ekologi, pembukaan lahan untuk sawit telah menghancurkan habitat bagi banyak spesies yang terancam punah—termasuk badak, gajah, dan harimau. Pembakaran hutan demi memberi ruang bagi tanaman juga merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca. Industri minyak sawit juga mengakibatkan pencemaran tanah, erosi, dan pencemaran air.
Produksi kelapa sawit juga menyebabkan peningkatan konflik manusia-satwa liar. Dan yang selalu kalah adalah satwa. Mirisnya, konflik manusia-satwa mempercepat kepunahan spesies langka. Selain itu, pembukaan lahan dengan cara dibakar melepaskan asap dan karbon dioksida ke atmosfer, mencemari udara dan berkontribusi terhadap perubahan iklim.
Limbah sawit bahkan dapat menyebabkan pencemaran air tawar, yang mempengaruhi keanekaragaman hayati dan manusia di hilir. Kebun kelapa sawit di lereng yang curam menjadi penyebab erosi. Karena semua kebobrokan ini, Indonesia dinobatkan sebagai penghasil emisi gas rumah kaca global terbesar ketiga di dunia. Benar-benar prestasi yang ironi.
5. Reklamasi Teluk Benoa, Bali
2 tahun yang lalu, komunitas lingkungan Bali merayakan pembatalan proyek reklamasi besar-besaran yang direncanakan untuk Teluk Benoa. Izin rencana pengembangan senilai 30 triliun rupiah ($2 miliar) untuk membangun 12 pulau buatan—lengkap dengan lapangan golf, taman hiburan, dan bahkan arena balap Formula Satu—kedaluwarsa sebelum proyek tersebut dapat memperoleh persetujuan pemerintah.
Pada 10 Oktober 2019, Gubernur Bali menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi untuk kegiatan keagamaan dan budaya serta perikanan rakyat yang dilindungi dari reklamasi dalam bentuk apa pun. Menjadi buah manis atas perjuangan rakyat Bali selama 5 tahun protes tanpa henti.
Namun sialnya 11 bulan kemudian, para pejabat berkumpul diam-diam selama pandemi COVID-19 dan menyetujui rencana zonasi untuk area yang akan mengizinkan penambangan pasir dan perluasan pelabuhan dan bandara.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan 1.243 hektar (3.072 hektar) sebagai kawasan perlindungan budaya maritim, tetapi membiarkan istilah “revitalisasi” dan “reklamasi” setara satu sama lain.
Kelompok-kelompok pegiat lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) telah menyatakan keraguan tentang keefektifan keputusan tersebut. Sebab masih terdapat peraturan presiden yang mengizinkan revitalisasi (atau reklamasi) 700 hektar (1.730 hektar) di Teluk Benoa.
Penambangan pasir mengganggu kehidupan laut dan merusak terumbu karang. Studi menunjukkan bahwa pengerukan bawah air juga dapat menyebabkan erosi bawah air, yang berisiko menyebabkan tanah longsor yang mengganggu ekosistem di pesisir. Dampaknya bagi nelayan, mereka harus mencari ikan lebih jauh sehingga meningkatkan biaya, tenaga, dan menguras lebih banyak waktu.
Ketidaksinkronan antara setiap lembaga di tubuh pemerintah juga memperparah konflik ini. Pemerintah seakan tidak pernah serius menyelesaikan problem di Teluk Benoa.
6. Krisis Ekologi di Lido Bogor, Jawa Barat
PT MNC Land Lido secara resmi telah mendapat status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2021 tanggal 16 Juni yang ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
KEK Lido adalah KEK pariwisata dengan rencana bisnis di sektor hiburan—di antaranya theme park atau taman hiburan, akomodasi resor berbintang, hingga pengembangan ekonomi kreatif: studio film dan festival musik. Dana sebesar Rp12,7 triliun pun disiapkan untuk membangun MNC Lido City di atas tanah seluas 3.000 hektare.
Direktur Utama MNC Land Hary Tanoesoedibjo mengemukakan bahwa pengembangan KEK Pariwisata MNC Lido City akan memakan waktu setidaknya 2 dekade. Waktu yang cenderung cepat bagi para pengembang untuk segera melihat proyek itu rampung. Sekaligus waktu yang lama bagi masyarakat yang terdampak untuk memperoleh hak-haknya.
Pasalnya, proyek tersebut menyebabkan banyak masalah bagi warga sekitar Danau Lido. Sebut saja konflik tanah di daerah Ciletuh, pemindahan makam yang sewenang-wenang, ekosistem di Danau Lido yang tercemar timbal dan logam berat karena aktivitas alat-alat berat, tukang rakit yang kehilangan profesinya sebab pihak MNC menutup akses masuk ke danau sehingga tak ada wisatawan, penebangan pohon secara sporadis demi membuat lapangan golf yang menyebabkan kegersangan di Cigombong, Bogor.
Tidak adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang matang—menyebabkan konflik antara masyarakat-pengembang semakin parah. Tak terhitung berapa kali demontrasi dilakukan. Namun masih juga tak ada ruang-ruang diskusi antara pihak pengembang dengan warga yang terdampak proyek ini.
