“Welcome to Dreamland!” Begitulah kalimat pembuka video yang menunjukkan betapa megah dan indahnya arena sirkuit Mandalika, Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Video ini ramai dibagikan oleh warganet NTB disertai dengan caption bangga menjadi warga NTB.
Sekilas tidak ada yang salah dari caption itu, karena beberapa waktu terakhir NTB memang menjadi pusat perhatian dunia karena berhasil menjadi tuan bagi sejumlah event internasional seperti IATC, World Superbike (WSBK), atau event MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Wah, keren ya? Patut bangga, dong, jadi warga NTB, karena NTB kini sudah mendunia.
Namun, NTB mendunia untuk siapa?
Setelah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2017 lalu, pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika memang menjadi perhatian pemerintah pusat. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena KEK Mandalika akan menjadi tempat gelaran berskala dunia. Untuk menyukseskan salah satu proyek nasional yang disetujui pada 2019 ini, Pemda NTB terus gencar melakukan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik di seluruh wilayah, mulai dari pembangunan infrastruktur penunjang seperti Balai Latihan Kerja (BLK) internasional, rumah sakit internasional, pembangunan tol langit, pelebaran jalan, maksimalisasi desa wisata, pembangunan jembatan laut dan lain sebagainya.
Pembangunan infrastruktur penunjang mega proyek tersebut konon semata-mata untuk memajukan daerah. Gubernur NTB, Dr. Zul, lewat salah satu media online mengatakan, rampungnya proyek KEK Mandalika diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selain itu, setelah gelaran ajang MotoGP nanti, kata Gubernur, akan semakin banyak turis lokal dan mancanegara yang mengenal dan berkunjung ke NTB. Hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Seperti diklaim oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Pengembangan KEK Mandalika diyakini dapat menaikkan pendapatan daerah hingga Rp. 160,12 triliun. Selain itu, proyeksi serapan tenaga kerja juga akan meningkat hingga mencapai 140.000 orang.
Dukungan dana dari Pemerintah Pusat dalam menyukseskan proyek nasional ini tidak henti-hentinya dikucurkan; diperkirakan akan mencapai angka Rp. 7 triliun. Fantastis, bukan? Dengan dana sebesar itu, 20.000 hotel bintang 4 dan 5, hingga ratusan SBPU akan dibangun.
Sengketa Lahan
Patutkah masyarakat NTB berbangga atau gigit jari dengan hal ini? Mari kita lihat sekilas dampak dari mega proyek mendunia ini―dampak yang tidak terlihat di permukaan.
Sejak ditetapkannya Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP, pembangunan kawasan destinasi super prioritas tersebut terus dilakukan. Sayangnya, proyek ambisius pemerintah ini diwarnai sengketa lahan dan pelanggaran HAM. Sejak tahun 2016, pihak ITDC telah membeli lahan dalam jumlah besar milik banyak warga di kawasan tersebut. Setelah menawar dengan harga yang cukup tinggi dan iming-iming durasi proyek yang akan segera selesai, beberapa warga setuju.
Namun, konflik agraria justru muncul: banyak lahan yang belum dibayar, atau dibayar lebih rendah dari nilai kerugian. Kasus terus bergulir hingga tahun 2021, menjelang perhelatan MotoGP. Bahkan, di tengah suksesnya event WSBK kemarin, sejumlah warga melakukan protes karena lahannya belum dibayar.
Sayangnya, pihak ITDC dengan mengatasnamakan pemerintah mengusulkan pada warga untuk menempuh jalur hukum jika mereka merasa keberatan dengan ketentuan-ketentuan pembebasan lahan. Warga yang tidak memiliki sertifikat tanah tidak bisa berbuat banyak karena tersandung aturan-aturan pemerintah dan tidak punya kekuatan hukum di hadapan korporasi.
Itu barulah masalah yang menghantui Mandalika. Buntut mega proyek itu juga merambah ke daerah lain seperti di Lombok Utara dan Lombok Barat.
Untuk mendukung pariwisata, Pemda Lombok Barat sedang membangun mega proyek bendungan terbesar, berlokasi di Meninting, Desa Bukit Tinggi. Bendungan ini digadang-gadang akan memberi manfaat luar biasa bagi masyarakat, tidak hanya untuk sektor pertanian namun juga sektor pariwisata. Bendungan yang memiliki daya tampung maksimal 12,18 juta m3 tersebut dapat menyuplai air dan listrik di Lombok Barat, juga mendukung suplai air ke Lombok bagian selatan, ke kawasan Mandalika.
Pembangunan infrastruktur penunjang mega proyek Mandalika juga dilakukan di Lombok Utara. lereng bukit dan hutan Pusuk Pass dipapas untuk proyek pelebaran jalan. Diketahui sebanyak 500 kubik pohon ditebang untuk proyek ini. Alhasil, jalur Pusuk tidak lagi seteduh dulu. Ratusan primata kehilangan tempat tinggal karena banyaknya pohon yang hilang.
Terus Serakah
Mega proyek Mandalika tidak hanya menguras hak-hak rakyat kecil, namun juga hak alam dan mahluk hidup lain, seperti halnya hak primata di hutan Pusuk. Dikatakan, pengembangan proyek Mandalika akan terus dilakukan hingga tahun 2040. Bisakah Anda membayangkan lahan atau bukit mana lagi yang akan merata (diratakan) demi ambisi pembangunan wisata? Spesies hewan dan kelompok masyarakat mana lagi yang akan kehilangan tempat tinggal yang nyaman?
Gairah pembangunan ekonomi yang dijalankan dengan investasi dan eksploitasi adalah gairah maskulinitas. Gairah maskulinitas ini terus dilakukan karena ada pihak yang haus dan serakah. Visi NTB untuk mendunia dilakukan dengan tanpa sedikit pun memikirkan kebutuhan-kebutuhan sejati masyarakat sipil, hak-hak mahluk lain, maupun kelestarian alam itu sendiri.
Jika pemerintah terus-menerus terfokus pada pembangunan ekonomi yang menggerus hak alam dan mahluk lain, bukan tidak mungkin bencana mematikan akan siap menelan tanah NTB suatu hari nanti. Siapkah warga NTB menyambut bencana itu? Akankah warga NTB terus berpangku tangan melihat semua perubahan ini, atau malah bersorak bangga karena label mendunia?
