Ada yang menarik dari metode kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tahun ini yang membedakannya dari pilpres-pilpres sebelumnya, yakni munculnya kampanye berbasis dialog langsung dengan masyarakat. Gaya kampanye seperti ini tentu membawa angin segar bagi iklim demokrasi di Indonesia mengingat kultur dialog publik secara langsung antara pejabat dengan masyarakat sudah lama hilang di negara ini.
Gaya kampanye ini pertama kali dipelopori oleh Anies Baswedan dengan program Desak Anies-nya. Program ini berupa acara tanya-jawab antara Anies dengan masyarakat umum yang hadir di acara tersebut. Selain membuka ruang pertanyaan, Anies juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan unek-unek dan kritik kepadanya. Karena acara ini mengusung konsep kebebasan berpendapat, maka pertanyaan dan kritikan yang muncul pun beragam, mulai dari persoalan teknis, gagasan, hingga isu-isu sensitif yang selama ini disematkan padanya.
Desak Anies mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Banyak yang menganggap Anies telah berhasil membawa semangat baru bagi sistem perpolitikan di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai berhasil mengampanyekan politik gagasan berbasis meritokrasi.
Gaya kampanye yang disambut baik oleh banyak pihak ini kemudian juga merangsang calon lain untuk mulai membuat acara yang serupa. Ganjar Pranowo, capres nomor urut 03, mengikuti jejak Anies dengan mengadakan acara dialog yang diberi nama Demokr(e)asi. Meski sama-sama acara dialog, Demokr(e)asi mengusung konsep yang sedikit berbeda dari Desak Anies. Acara ini menekankan pada konsep obrolan-obrolan yang lebih cair berupa diskusi ringan membahas berbagai ide dan gagasan.
Meski memiliki perbedaan, baik Desak Anies maupun Demokr(e)asi menurut saya telah berhasil membawa semangat demokrasi kita kembali bergejolak. Setelah sekian lama sistem demokrasi Indonesia mandek dan mentok di persoalan-persoalan prosedural, kini kita mulai bisa merasakan bagaimana demokrasi berlandaskan dialog itu hidup.
Demokrasi kita selama ini hanya bersandar pada keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat—yang keterwakilannya selama ini juga masih dipertanyakan—dan pemilihan umum. Kita menganggap dua aspek tersebut telah benar-benar mewakili apa itu demokrasi. Padahal, menurut saya, demokrasi kita harus melampaui itu.
Di tengah keragaman masyarakat yang sangat tinggi, demokrasi representatif seperti itu tak cukup memadai untuk mewadahi aspirasi-aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menyerap gagasan dan aspirasi rakyat secara maksimal, demokrasi kita harus mulai bergeser dari demokrasi representatif menuju demokrasi deliberatif.
Baca juga:
Apa itu Demokrasi Deliberatif?
Ulil Abshar, melalui bukunya yang berjudul Forum Warga: Demokrasi Representatif vs Deliberatif (2004), menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif merupakan upaya memperdalam dan meradikalkan demokrasi yang sudah ada dengan cara memperkuat jaringan sipil. Dalam buku itu, ia juga memaparkan kritik terhadap sistem demokrasi yang sudah lama kita anut.
Salah satu kritiknya mengarah pada praktik demokrasi representatif yang dianggap masih dangkal, setengah hati, dan kurang menyentuh lapisan masyarakat. Ia kemudian menawarkan demokrasi deliberatif untuk meradikalisasi demokrasi yang sudah ada dengan membongkar sekat-sekat dan sumbatan komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan.
Sejalan dengan Ulil, Budi Hardiman yang dikutip artikel berjudul Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia (2013), mempertegas bahwa demokrasi deliberatif tidak berfokus pada hasil atau produk kebijakan, melainkan pada proses pengambilan kebijakannya. Maka dari itu, pemerintah yang tidak mampu melibatkan intervensi langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bukanlah perwujudan demokrasi deliberatif, meskipun ujungnya kebijakan tersebut dianggap pro rakyat.
Demokrasi deliberatif menekankan pada upaya emansipasi rasio komunikatif masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan pemikir asal Jerman, Jurgen Habermas, demokrasi deliberatif harus bersandar pada rasio tersebut.
Optimisme pada Desak Anies dan Demokr(e)asi
Jika kita merujuk pada definisi demokrasi deliberatif tersebut, jelas bahwa demokrasi seharusnya melibatkan intervensi langsung masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Salah satu cara pelibatan tersebut adalah dialog langsung dengan masyarakat.
Desak Anies dan Demokr(e)asi pada dasarnya telah membuka kemungkinan akan terwujudnya demokrasi model ini di Indonesia. Meski dua acara tersebut bukanlah proses pengambilan kebijakan, tapi dialog dalam upaya menyerap kritik dan aspirasi dari masyarakat tersebut perlu kita apresiasi.
Selain itu, perlu kita sadari pula, kedua program ini telah berhasil meningkatkan bare minimum wajah demokrasi kita. Saya pribadi sebagai orang yang cukup suka mengikuti isu perpolitikan Indonesia mulai merasakan optimisme pada masa depan demokrasi di negara ini.
Harapan saya, model kampanye seperti ini mampu merangsang banyak aktor politik di Indonesia, dari tingkat nasional hingga desa, untuk mempraktikkan gaya politik yang sama dan tidak lagi terjebak pada model kampanye usang yang lebih mengedepankan gimmick politik menjijikkan. Syukur-syukur, mampu mengurangi praktik money politic yang sudah membudaya di Indonesia.
Selain itu, saya juga berharap Desak Anies dan Demokr(e)asi tidak jatuh jadi gimmick politik baru yang hanya muncul lima tahun sekali. Semoga inisiatif ini mampu berkelanjutan terlepas terpilih atau tidaknya dua calon ini dalam pilpres nanti. Sebab, yang terpenting dari acara seperti ini bukanlah siapa yang memulai duluan, melainkan siapa yang konsisten membawa perubahan.
Editor: Emma Amelia
2 Replies to “Ketika Anies dan Ganjar Mengampanyekan Demokrasi Deliberatif”