Berharap Adanya Komnas Perlindungan Guru

Al Iklas Kurnia Salam

2 min read

Rasa-rasanya, guru adalah pekerjaan terhormat yang paling banyak diremehkan masyarakat Indonesia. Apalagi bila statusnya masih honorer yang mengabdi di sekolah swasta. Perlakuan kepada mereka sering kali serampangan dan kurang ajar.

Bagaimana tidak, guru honorer di sekolah swasta punya berbagai masalah mendasar. Secara ekonomi, banyak guru honorer lebih lemah perekonomiannya dari keluarga murid-murid mereka. Secara sosial, pengaruh mereka pun kurang signifikan. Apalagi secara politik, hampir tidak ada kekuatan untuk membuat kebijakan.

Padahal tenaga guru honorer di Indonesia itu lebih banyak daripada guru ASN. Data PGRI tahun 2022 menyebutkan, dari 3.357.935 jumlah guru secara nasional, 52,2% masih berstatus honorer. Sisanya 47,8% sudah berstatus ASN.

Baca juga:

Sayangnya, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan negara untuk melindungi tugas mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Akibatnya banyak guru, terlebih lagi guru honorer, mudah mendapatkan intimidasi, diskriminasi, dan perundungan.

Wiwik Ustrini (49), guru IPA di salah satu sekolah swasta di Lamongan, harus rela menerima nasib tragis saat bertugas. Ia dilempar kursi muridnya karena menegur sang murid yang tidak memakai sepatu di kelas. Tak hanya itu, Wiwik juga dibacok golok setelah meminta muridnya keluar kelas karena menyebabkan keributan. Untungnya, Wiwik hanya cedera ringan di bagian kaki dan jari tangan karena ulah muridnya itu.

Selain Wiwik, Ali Fatkur Rohman (41), guru Madrasah Aliyah di Demak, juga mengalami nasib serupa. Ia dibacok parang oleh siswanya karena melarang siswa tersebut mengikuti UTS. Pelarangan itu dilakukan Ali Fatkur karena pelaku belum menunaikan kewajiban persyaratan kenaikan kelas yang sudah ditentukan sekolah. Siswa yang kalap tersebut membacok gurunya hingga terluka parah di bagian leher.

Dua contoh kasus kekerasan di atas merupakan indikasi betapa diremehkannya pekerjaan guru. Guru bukan lagi sosok yang disegani dan dihormati. Guru berubah jadi sosok yang gampang ditekan dan diintimidasi.

Bentuk ancaman dan intimidasi itu bisa datang dari banyak pihak. Utamanya pihak yang punya motif kelam yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pendidikan. Ancaman itu bisa datang dari oknum kepala sekolah, kepala dinas, wali murid, dan bahkan murid mereka sendiri.

Semua itu bisa dilakukan karena minimnya perlindungan pada sosok guru. Di satu sisi, guru diberi beban berat untuk memajukan akhlak dan peradaban. Namun di sisi lain, jaminan perlindungan pada pekerjaan mereka dilakukan dengan asal-asalan, tanpa konsep, dan tanpa perencanaan yang matang. Akhirnya, banyak guru idealis yang berubah jadi pragmatis karena tidak kuat menanggung beban kenyataan.

Urgensi Komnas Perlindungan Guru

Saya rasa, selain anak dan perempuan, guru juga menjadi pihak yang harus dilindungi dan dijaga hak-haknya. Guru mempunyai porsi yang sama besar dengan anak dan perempuan dalam menjaga keberlangsungan hidup sekaligus peradaban manusia. Tanpa penjagaan pada hak-hak guru, anak-anak, dan perempuan, peradaban manusia akan musnah. Manusia akan lenyap dalam anarki dan ketidakberaturan.

Sementara hak perlindungan anak-anak dan perempuan sudah terkondisikan secara formal di Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komnas Perempuan, hak-hak perlindungan guru masih menggantung di langit ketidakpastian. Seolah-olah nasib guru dibentangkan dalam landasan keberuntungan dan takdir alam. Siapa yang beruntung, akan dapat sekolah bagus dan murid yang hormat. Siapa yang sial, akan dapat perundungan, intimidasi, dan kenestapaan selama mengajar.

Meski demikian, usaha untuk memperbaiki nasib dan martabat guru harus terus dilakukan. Semua pihak, baik politisi yang sedang nyapres atau nyaleg, ormas-ormas besar yang punya banyak pengikut, maupun tokoh masyarakat, bisa ikut andil dalam mendorong dibentuknya badan yang melindungi hak-hak guru.

Jangan jadi Ajang Bancakan

Masalahnya, proyek ambisius ini berada di lahan basah. Pasti butuh dana besar buat membentuk Komnas Perlindungan Guru. Dibutuhkan juga orang-orang idealis yang mau berkomitmen seratus persen untuk melindungi dan menjaga martabat guru.

Untuk itulah sistem pengawasan dan akuntabilitas mesti dibangun sebelum program ini dijalankan. Jangan sampai niat baik kita untuk melindungi harkat dan martabat guru diselewengkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk ajang bancakan.

Baca juga:

Tanpa orang idealis yang menjadi operator pelaksana, akan sangat sulit mengawasi dan menjaga kinerja Komnas Perlindungan Guru. Bisa jadi lembaga ini hanya ada dalam nama dan tidak memiliki andil besar dalam melindungi hak-hak guru selama bertugas.

Tugas berat

Hingga saat ini, saya belum menemukan data-data yang kredibel dan relevan tentang statistik pelanggaran hak-hak guru. Tidak seperti kasus kekerasan pada anak dan perempuan yang selalu update setiap tahun, kasus kekerasan pada guru tidak pernah terkalkulasi dan tidak pernah dijadikan laporan rutin.

Padahal salah satu indikator sehatnya iklim pendidikan kita adalah bebasnya guru dari tindak kekerasan dan intimidasi. Bayangkan, statistik laporan tindak kekerasan pada guru saja tidak ada. Bagaimana mungkin akan ada advokasi dan pembelaan hak-hak guru.

Apakah kasus kekerasan pada guru harus viral lebih dulu baru akan ada tindakan dan advokasi? Sebegitu tidak berhargakah profesi guru bagi para pembuat kebijakan?

Saya rasa, sudah saatnya guru-guru kita dilindungi hak-haknya selama bertugas. Semua itu dilakukan agar tugas berat guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bisa berjalan dengan maksimal.

Semoga kelak nasib guru Indonesia jadi jauh lebih baik. Mereka bisa mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam mendidik tanpa harus khawatir soal gaji, intimidasi, dan tuntutan-tuntutan tidak masuk akal soal administrasi pendidikan.

 

Editor: Prihandini N

Al Iklas Kurnia Salam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dapatkan tulisan-tulisan menarik setiap saat dengan berlangganan melalalui email