Reformasi 1998 merupakan bentuk lain dari kemenangan aktivis demokrasi. Bukan semata karena mereka berhasil menggulingkan pemerintahan otoriter Soeharto, melainkan juga karena mereka berhasil melapangkan jalan bagi pembentukan partai politik, pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan telah mendorong agenda demokratisasi ke daerah melalui kebijakan desentralisasi kekuasaan. Ditarik dari titik ini, saya sepakat apabila ini adalah bagian kemenangan demokrasi vis a vis aktivis di Indonesia.
Namun, tentu saja sebagaimana pengamatan Vedi R. Hadiz (2005; 2022), konteks pascaotoriter masih diboncengi watak predatoris. Meskipun Soeharto berhasil digulingkan, kekuasaan di Indonesia tetap didominasi elite politik lama yang dibesarkan di bawah rengkuhan Soeharto. Menurut Vedi, mereka berhasil mereposisi diri dalam lingkungan politik demokrasi. Fakta ini tidak terbantahkan, ini justru menunjukkan bahwa pola-pola kekuasaan negara di bawah kendali oligark tetap eksis dan berhasil beradaptasi.
Baca juga:
Harus diakui, situasi politik demokrasi di Indonesia pascareformasi tidak bisa dipisahkan dari konteks historis yang menyertainya. Bahkan agenda pembangunan, birokratisasi, dan demokratisasi selalu diwarnai dengan corak dan persinggungan politik pada era sebelum Reformasi 1998. Artinya, dibaca dari perspektif ini, problem sosial-ekonomi-politik hari ini tidak lahir kemarin sore, tetapi lahir dan dibentuk dalam dinamika dan proses politik yang telah mengakar.
Namun, terlepas dari berbagai konteks rezim di negeri ini, tulisan ini menganalisis kondisi dan situasi yang dihadapi aktivis pada masa pascareformasi. Salah satu alasan mengapa diskusi seputar aktivis penting dan tetap relevan ditulis dan dibahas ialah, karena agenda demokrasi, menurut saya, adalah bagian integral dari sejarah panjang aktivis di Indonesia. Mereka telah menjadi pelopor semangat dan kekuatan politik yang terus ada sepanjang politik predatoris masih bercokol di negara Indonesia.
Jika demikian, apakah aktivis pada masa pascareformasi tetap menjadi kekuatan yang menonjol bagi agenda pembangunan kesejahteraan masyarakat? Atau jangan-jangan, aktivis pascareformasi terserap dan tersedot ke dalam jaringan oligarki predatoris? Jika pertanyaan terakhir ini relevan, bagaimana cara menarik kembali aktivis yang telah berkubang dalam lingkaran praktik oligarkis? Di sinilah pertanyaan ini diletakkan sebagai agenda penguatan aktivis di Indonesia agar kembali ke rumah ‘masyarakat sipil’.
Didikte Oligarki
Majalah Prisma (Vol. 33, No. 1, 2014) dengan judul Demokrasi di Bawah Cengkeraman Oligarki memuat beberapa pandangan kritikus oligarki, di antaranya Winters, Robison, dan Hadiz. Kesimpulan yang bisa ditarik dari bahasan mereka ialah, demokrasi di Indonesia tidak pernah bebas dari cengkeraman oligarki. Mereka terus bertransformasi dalam iklim politik demokrasi dan mencari pertautan antara kepentingan ekonomi-politiknya dengan agenda demokrasi di mana mereka mengekor di dalamnya.
Temuan Winters (2014) menunjukkan bagaimana Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 yang memenangkan Joko Widodo berhadapan dengan Fauzi Bowo sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari peran kunci dan pengaruh oligarki. Dukungan Jokowi maju dalam pertarungan politik DKI tahun 2012 disokong oleh Hashim Djojohadikusumo dan Prabowo Subianto. Mereka berdua memberikan dukungan material bagi pencalonan Jokowi untuk meraih kemenangan pada Pilgub DKI.
Tentu saja temuan ini penting sekaligus membuktikan bagaimana oligarki tetap menjadi penyokong bagi kontestan politik yang maju dalam pesta elektoral. Itu artinya, demokrasi di Indonesia, sebagaimana yang dibayangkan pasa masa-masa awal euforia atas keberhasilan penggulingan Soeharto, ternyata tidak membawa prospek bagi keberlanjutan nilai dan prinsip demokrasi. Karena pada kenyataannya, sebagaimana temuan Burhanuddin Muhtadi (2020), pesta demokrasi elektoral di Indonesia membutuhkan ongkos politik yang mahal.
Situasi ini menunjukkan bahwa elektabilitas seorang figur serta kedekatannya dengan konstituen dan basis massa rakyat, belum tentu sepenuhnya bisa membuatnya menjadi kontestan dalam peta politik elektoral di Indonesia. Faktor material (uang) sangat berkontribusi atas pencalonan dan pemenangan kontestan politik. Oleh karena itu, realitas ini menandakan ada prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang mengalami penyusutan dan bahkan lenyap di bawah karengkeng oligarki.
Baca juga:
Karena material (uang) menempati posisi teratas dalam proses pencalonan dan pemenangan kontestan, tidak heran setiap figur harus punya koneksi politik dan manuver untuk menarik dukungan dari para oligark. Di titik inilah aktivis mudah terserap dan tersedot dalam lingkaran jaringan oligarki predatoris. Aktivis mau tidak mau harus mengekor dalam jaringan predatoris ini, dengan tujuan mendapat sokongan material bagi pencalonan di pentas politik lokal maupun nasional.
Bahkan sebagian aktivis yang tidak memiliki sumber pendanaan cukup kuat untuk menopang pencalonannya kerap mengekor di dalam pencalonan figur tertentu. Mereka ikut terlibat aktif memenangkan calon tertentu, dengan tujuan mendapatkan posisi-posisi strategis. Pada bagian ini, rantai kepentingan ekonomi politik akan berputar, yang di dalamnya melibatkan figur pemenang, oligarki, dan aktivis. Mereka akan selalu menopang satu dengan yang lain.
Ini menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi pada konstelasi politik di Indonesia yang melibatkan aktivis. Tekanan material bermain di wilayah ini. Mau tidak mau pilihannya ialah mengekor di dalam praktik oligarki predatoris. Perlu dicatat, tidak semua aktivis terlibat dalam praktik seperti ini. Masih ada beberapa aktivis yang tetap punya komitmen politik membangun konsolidasi demokrasi di tengah kekuatan oligarki yang semakin ganas.
Kembali ke Rumah
Rumah bagi setiap aktivis ialah di dalam masyarakat sipil (civil society). Di sini aktivis dididik dan dibekali dengan semangat juang untuk terus membangun dan mempertahankan agenda demokrasi yang telah diperjuangkan pada medio 1998 silam. Rumah masyarakat sipil adalah bagian dari diri aktivis yang tetap membela kepentingan masyarakat dan mengkritisi rezim otoriter. Inilah watak alami aktivis yang melekat dalam diri, pemikiran, dan tindakan.
Pada akhirnya, tulisan ini ingin merefleksikan bagaimana aktivis di Indonesia pascareformasi tetap eksis sebagai suatu kekuatan politik. Memang harus diakui aktivis juga kerap menghadapi tantangan serius terutama pada era teknologi saat ini. Beberapa aktivis yang mengkritisi rezim Jokowi, misalnya, harus berhadapan dengan situasi di mana akun media sosialnya diretas sebagai bentuk pembungkaman. Inilah realitas politik demokrasi Indonesia yang harus kita pikirkan ke depan.
Editor: Prihandini N
One Reply to “Aktivis Pascareformasi: Menantang atau Terserap Oligarki?”